BANJARMASIN, klikkalsel.com – DPRD Kalsel mendukung pengalokasikan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga daya beli masyarakat banua juga meningkat.
“Kami mendorong penggunaan APBD 2024 lebih memaksimalkan fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata anggota DPRD Kalsel Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gusti Rosyadi Elmi.
Itu disampaikan saat membacakan pandangan fraksinya terhadap Raperda APBD 2024 beserta nota keuangan pada rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin, Rabu (20/9/2023).
Rosyadi mengungkapkan, APBD 2024 direncanakan sebesar Rp10,048 triliun, sedangkan belanja dianggarkan Rp10,3 triliun, yang akan ditutupi pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dianggarkan sebesar Rp108,7 miliar dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp57,4 miliar.
”Semoga apa yang dianggarkan semuanya menjadi sarana fokus untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat banua,” tambah anggota Komisi II DPRD Kalsel.
Selain itu, APBD 2024 diprioritaskan untuk menunjang kemajuan banua tercinta di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, sosial dan ekonomi.
Rosyadi mengungkapkan, lima prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam Rancangan APBD 2024, yaitu penguatan sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
“Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah,” ujar Rosyadi.
Baca Juga :Â Tiga Pj Bupati Dilantik di Bulan Maulid, Gubernur Kalsel Minta Menteladani Rasulullah SAW
Baca Juga :Â Kasus Fredy Jadi Atensi DPRD Kalsel Memerangi Narkoba di Kalsel
Kemudian, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemprov dan DPRD Kalsel berjuang agar pemerintah pusat dapat membantu pelaksanaan program yang dapat dibiayai, sehingga meringankan beban pada pendapatan asli daerah (PAD).
“Lebih-lebih Kalsel sebagai pintu gerbang dari ibu kota negara, sehingga harus mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat,” kata anggota DPRD Kalsel Fraksi Partai Golkar, Muhammad Yani Helmi.
Khususnya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan perbaikan sumber daya manusia serta seluruh urusan wajib yang menjadi tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah di daerah.
Hal senada juga diungkapkan fraksi lainnya, yang mengharapkan melalui prioritas yang telah disusun dalam Raperda tersebut dapat terakomodir dan terlaksana dalam pembangunan Kalsel, sehingga kekurangan yang belum terlaksana pada tahun lalu dapat dipenuhi pada 2024 nanti.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan, semua masukan dan usulan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan Rancangan APBD 2024, yang berorientasi untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Fraksi mengingatkan agar pengelolaan anggaran sesuai aturan dan kebutuhan prioritas, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif,” kata Sahbirin, yang disampaikan melalui Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Hj Suparmi.
Diharapkan APBD 2024 mampu menjawab berbagai persoalan di Kalsel, melalui sinergi dan kolaborasi yang terangkai baik dalam pembahasan rancangan APBD 2024.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengatakan, proses selanjutnya dalam pembahasan Raperda APBD akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya, yang lebih dulu dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
“Kita akan lanjutkan setelah pembahasan di Banggar DPRD Kalsel,” tuturnya. (azka)
Editor : Akhmad
