BANJARMASIN, klikkalsel.com – Keberadaan Jamban berderet di sungai wilayah Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, terus diupayakan pengurangannya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kepala DLH Kalsel Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, pengurangan jumlah jamban apung tersebut dilakukan DLH Kalsel dengan dinas terkait di kabupaten/kota, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai, terkait dampak negatif dari buang hajat di sungai.
Disebutkan Hanifah, di kawasan Banjarmasin masih banyak jamban apung yang masih aktif.
Menurutnya, ada 27 jamban di kawasan Banua Anyar, Sungai Bilu Laut, Seberang Masjid hingga Pasar Lama. Kemudian di wilayah Sungai Jingah, Panglima Batur, Pasar Lama Laut sebanyak 84 jamban apung yang masih aktif.
Di jembatan Pangeran Antasari, Teluk Kelayan, RK Ilir dan Teluk Kelayan masih ditemukan 62 buah jamban apung.
Sepanjang Teluk Tiram Darat, Tembus Mantuil 17 buah. Tanjung Berkat, Banyiur Luar 72 buah. Keramat Basirih 33 buah. Pulau Bromo Ujung (Pos Polisi Air Muara Mantuil) 92 buah. Banyiur Luar (Jembatan Kembar Basirih, Jalan Teluk Mesjid Ujung (Dermaga Fery Mantuil Tamban) ada 69 buah.
“Dari pantauan yang dilakukan, di sepanjang sungai Martapura masih ada 459 jamban apung yang masih aktif. Ini tentu tugas kita bersama agar jumlah tersebut terus bisa berkurang,” ucapnya.
Tentunya ini sangat berpengaruh air sungai tercemar ecoli, sehingga berdampak bagi kesehatan. Selain itu, adanya usaha budidaya ikan menggunakan jaring apung juga turut andil menyebabkan sungai tercemar.
“Tidaklah mudah merubah kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun buang air di sungai,” ujarnya .
Baca Juga : DLHP HST Imbau Masyarakat Diet Plastik
Baca Juga : Siap Penuhi Keinginan Presiden, DLH Tabalong Targetkan 40 Desa Proklim
Tapi DLH akan terus berupaya untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat pesisir sungai agar tidak mencemari lingkungan.
“Kita akan terus upayakan agar masyarakat paham jangan mencemari lingkungan dalam hal ini adalah sungai kita,” pungkasnya. (azka)
APBD 2023 Kalsel Diproyeksi Capai Rp 6,5 Triliun, DLH Diminta Tingkatkan PAD
BANJARMASIN, klikkalsel.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi menyebutkan APBD Kalsel 2023 diproyeksi mengalami peningkatan menjadi Rp6,5 triliun. Untuk itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus ditingkatkan.
Untuk itu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khususnya yang ada di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Air Permukaan (PAP).
“Saya berharap dinas-dinas yang ada di pemprov seperti DLH sangat berperan untuk meningkatkan PAD dengan potensi-potensi yang dimiliki,” katanya saat melakukan rapat dengar pendapat Kamis Sore (11/8/2023).
Diakuinya memang dari informasi dari DLH, masih banyak juga kendala yang dihadapi seperti masalah perizinan pusat, RTRW dan sebagainya yang harus dicarikan solusi secepatnya.
“Kita tidak ingin lepas dan malah berhutang, ini harus sama-sama kita perjuangkan APBD Rp6,5 triliun menjadi benar-benar proyeksi yang rill,” ucapnya, Kamis (11/8/2022) sore.
Sementara Kepala Dinas DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, untuk perusahaan PAP telah melakukan berbagai pertimbangan teknis yang dilakukan dengan mengambil sikap untuk seluruh perizinan perusahaan.
“Hal yang pertama dilakukan akan melakukan pengecekan izin BLUD, kemudian jika sudah punya izin apakah juga sudah memenuhi kewajiban membayar pajak. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, kami tidak akan memproses dan memberikan rekomendasi,” pungkasnya.
Adapun rekomendasi yang dikeluarkan DLH itu seperti persetujuan dokumen lingkungan baik untuk tambang, sawit dan sebagainya. (azka)
Editor : Akhmad
