BANJARMASIN, klikkalsel.com – Dinamika dalam dunia politik mulai terlihat saat memasuki tahun 2023, meskipun pelaksanaan Pemilukada serentak masih di tahun 2024 nanti.
Hal itu seiring dari adanya sejumlah pergerakan yang belakangan mulai muncul seperti dari pergerakan partai politik (Parpol) hingga kader partai yang bermanuver.
Pengamat pemerintahan, Arif Rahman Hakim yang juga merupakan seorang pengajar di Fakultas FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) berpendapat, bagi mereka yang serius untuk Pemilukada 2024 nanti tidak mesti atau harus menunggu 2023 untuk bergerak.
“Semakin dini melakukan pergerakan, semakin bagus,” ujarnya, Jumat (30/12/2022).
Adapun pergerakan yang dimaksud, kata Arif adalah mereka yang serius ingin memimpin daerah harus menunjukkan kinerja masing-masing dalam mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah.
Sebab, semakin seseorang memiliki kinerja positif dan mengukir prestasi kerja di mata masyarakat, maka itu adalah modal terpenting dalam sebuah kontestasi.
Baca Juga : Mesin Politik Sudah Panas, PKS Kalsel Siap Hadapi Pemilu 2024
Baca Juga : Bawaslu Kalsel Gandeng Media Massa Jadi Pengawas Partisipatif Pemilu 2024
Menurut, Arif pesta demokrasi akan semakin sehat jika perdebatan didominasi narasi-narasi gagasan, ide, pemikiran dan program-program solutif.
“Bukan saling serang yang menjatuhkan, melainkan saling menguji seberapa bagus gagasan, ide, pemikiran dan program-program yang ditawarkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, saat disinggung terkait sosok pemimpin seperti apa yang cocok untuk Kalsel khususnya Kota Banjarmasin. Arif nampak memiliki pemikiran sendiri.
Menurutnya, Kalsel memerlukan sosok pemimpin yang mampu menciptakan iklim kebersamaan dalam membangun suatu daerah.
“Kreatif dan inovatif dalam membuat program-program serta didukung manajerial yang bagus,” tuturnya.
Sedangkan Kota Banjarmasin, kata Arif, membutuhkan pemimpin yang mampu meningkatkan daya karya dan daya saing masyarakat serta menciptakan iklim pemerintahan berbasis pelayanan cepat dan mudah.
“Khususnya pelayanan publik yang masih jauh kualitasnya dari instansi swasta, seperti perbankan dan sejenisnya,” imbuhnya.
Meskipun begitu, juga diperlukan adanya komitmen dan konsistensi pemimpin daerah yang didukung kualitas aparatur dalam mempercepat pembangunan daerah.
“Perlu adanya komitmen dan konsistensi pemimpin daerah,” pungkasnya. (airlangga)
Editor: Abadi
