BANJARBARU, klikkalsel – Kondisi memprihatinkan di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru dengan adanya aktivitas tambang, membuat beberapa elemen masyarakat bereaksi.
Apalagi hingga saat ini pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dibawah bendera PT SILO Grup masih bergulir di PTUN.
Putusan sela PTUN membuat masyarakat lebih vocal lagi menyuarakan penolakan aktivitas tambang.
Kali ini dari gabungan elemen masyarakat melaksanakan Kongres Rakyat Pulau Laut “Tolak Tambang” yang akan diselenggarakan di Siring Laut Kotabaru, Kamis (10/5/2018).
“Kegiatan ini diselenggarakan agar masyarakat Indonesia tahu dan melihat kondisi hancurnya Pulau Laut saat adanya aktifitas tambang. Saya juga mengharapkan kehadiran Gubernur Kalsel (Paman Birin) untuk menyampaikan orasi dalam kongres ini,” jelas Ketua Pelaksana Kongres, Sugiannor saat ditemui, Selasa (8/5/2018).
Dengan adanya aktivitas tambang, masyarakat asli Pulau Laut menjadi tidak mempunyai penghasilan tetap, serta menghancurkan mata pencarian rakyat yang kebanyakan nelayan.
“Oleh sebab itu, kami terpanggil untuk menolak aktivitas tambang guna menyelamatkan ekosistem lingkungan agar lebih stabil,” ucap Ketua Dewan Adat Dayak Kotabaru ini.
Menurutnya, tidak ada satu tambang pun yang bisa menjamin kondisi ekosistem Pulau Laut seperti semula.
Dengan dihadiri 10.000 orang, Sugiannor berkeyakinan bahwa kongres ini akan didengar pemerintah daerah dan pusat. Sebab, sebelumnya pihak yang sama telah memberi jalan terhadap ambil alih kembali Pulau Larian.
“Kongres ini nanti akan menghasilkan deklarasi sepanjang 50 meter dan surat yang ditebuskan di DPRD Kalsel dan Presiden RI nantinya,” tandasnya. (baha)
Editor : Elo Syarif
