BANJARMASIN, klikkalsel.com – Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mendapatkan jatah sebanyak 422 slot untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru.
Namun kuota yang tersedia tersebut hanya untuk empat prioritas yakni, Prioritas 1 (P1) Priotitas 2 (P2) Prioritas 3 (P3) dan Prioritas 4 (P4). P1 merupakan honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas.
Sementara P2 merupakan calon peserta yang terdata dalam database BKN sebagai mantan tenaga honorer K-11, alias tenaga honorer yang pembiayaan, upah atau honornya langsung dibiayai melalui APBD atau APBN.
Sedangkan P3 diketahui sebagai guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, dalam kriteria pelamar P3 ini wajib memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun. Alias, setara dengan enam semester pada data pokok pendidikan (Dapodik), yakni sumber data utama pendidikan di Indonesia.
Selain P1, P2, dan P3, ada pula kriteria pelamar Prioritas 4 atau disebut sebagai Pelamar Umum (P4).
Berkaitan dengan kuota dan formasi yang disediakan untuk PPPK sebanyak 442 orang tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Nuryadi, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengakomodir semua guru prioritas baik P1 hingga P3.
Baca Juga : Lantik 73 Pengurus Fornas LKSA Pusat, Zairullah Ingin Sejahterakan Anak Yatim di Indonesia
Baca Juga : Anggota Dewan Minta Pemprov Kalsel Susun Skema dan Anggaran Merekrut PPPK
Untuk P1, Nuryadi menerangkan bahwa sudah terisi sebamyak 275 dari total kuota yang didapat yaitu 422. Yang artinya P2 dan P3 akan memperebutkan sisa kuota sebanyak 147 PPPK guru dengan formasi yang tersisa.
“Jadi, hanya itu yang diperebutkan,” ujarnya.
Saat ini untuk formasi PPPK yang masih kosong yakni, Guru PJOK, Guru IPA, Guru Bahasa Inggris, Guru PKN, Guru BK, Guru Agama, dan Guru Kelas.
Sedangkan untuk formasi lain yang disediakan dan sudah ada yang mengisi yakni Guru Seni Budaya serta Guru Prakarya.
Meski demikian ia tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya pihak kementerian hanya memberikan jumlah kuota sebanyak 422.
Sedangkan jumlah honorer guru SD dan SMP di Banjarmasin, jumlahnya itu cukup banyak. Yakni, 933 honorer dengan rinciannya, 753 guru honorer SD dan 180 honorer guru SMP.
“Sekarang, kami hanya bisa menunggu arahan kementerian,” ujarnya.
Disinggung terkait sisa P1 yang tidak termasuk dalam kuota PPPK, Nuryadi menjelaskan bahwa itu ditawarkan agar mengisi kuota PPPK yang ada di Kabupaten Kota lainnya.
“Dengan catatan, Kabupaten Kota lainnya bersedia. Kalau tidak, maka kembali lagi ke Banjarmasin. Ikut memperebutkan. Kuota yang tersisa,” jelasnya.
Sementara itu, saat ini laman resmi untuk untuk pendaftaran PPPK, yakni sscasn.bkn.go.id sulit diakses.
Berkaitan hal tersebut Analis Data inormasi PTK SD dan SMP di Disdik Banjarmasin, Abdul Hakim, menerangkan bahwa hal itu terjadi karena beberapa persoalan.
Pertama karena situsnya sendiri masih dalam perbaikan di kemendikbud.
“Kedua, penginputan data pendaftar tidak sinkron. Formasi yang dipilih, tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Atau, belum memvalidasi ijazah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Abdul Hakim juga menjelaskan bahwa pihaknya tak bisa berbuat banyak untuk nasib honorer yang ada. Pasalnya, tiap tahun, data jumlah honorer guru selalu bertambah.
“Kemudian, adanya alokasi formasi yang dibuka, harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Bukan justru melihat dari banyaknya honorer. Dan ini yang sebenarnya perlu diperhatikan oleh sekolah-sekolah,” pungkasnya.(fachrul)
Editor : Amran
