BANJARMASIN, klikkalsel – Masyarakat kembali resah seiring dengan sulitnya masyarakat mencari gas elpiji bersubdisi isi 3 kilo pada tingkat pengecer. Kalau pun ada, harga melambung hingga Rp40 ribu per tabung.
Fakta ini mengundang reaksi anggota DPRD Kalsel, Fikri. Anggota Komisi III DPRD Kalsel ini pun mempertanyakan persoalan yang kerapbkali terjadi di Banjarmasin, dan semakin menyulitkan masyarakat khususnya berpenghasilan rendah.
Fikri pun langsung mengontak Saibani, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kalsel. Berdasarkan info yang ia peroleh, tak ada pengurangan kuota elpiji 3 kilo di Kalsel.
“Bahkan kuota ditambah seiring meningkatkan keperluan masyarakat akan gas bersubsidi,” ujar Fikri mengutip pernyataan Saibani yang ia hubungi via telepon, Kamis (30/8/2018).
Jika faktanya demikian, ia mencurigai penyelewengan kali ini ada pada tingkat pengecer. Jadi, tekan Fikri, harus ada pengawasan dari Pertamina peredaran gas hingga tingkat pengecer.
“Pertamina sebagai penanggungjawab harusnya menelusuri kelangkaan gas itu. Jangan malah masyarakat dibuat resah dengan langkanya gas 3 kilo,” tekannya.
Menurutnya, Komisi III DPRD Kalsel bisa saja memanggil pihak terkait, Pertamina dan Hiswana Migas untuk membicarakan persoalan ini.”Kita tak ingin hal serupa kembali lagi terjadi,” harapnya.
DPRD Kalsel, tekannya kembali, bisa saja membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) mengatur regulasi peredaran elpiji bersubsidi di daerah ini. Jadi dengan adanya perda, mereka yang melakukan pelanggaran bisa saja kena sanksi.(elo syarif)
Editot : Amrannuddin
