BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pada 2021 di Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat 70 ribuan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari semuanya baru sekitar 30 ribuan saja yang tertangani dan sisanya masih belum.
Anggota komisi III DPRD Kalsel, HM Isra Ismail, Sabtu (24/12/2022) mengatakan, adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk menuntaskan RTLH.
Selain itu koordinasi dan kolaborasi juga diharapkan dari Pemprov Kalsel serta Pemkab dan Pemkot untuk menuntaskan permasalahan RTLH.
“Dari 70 ribu dan yang selesai ditangani ada 30 ribu, berarti masih ada 40 ribu rumah yang tergolong tidak layak huni,” ucapnya.
Baca Juga : Tiga Rumah di Sungai Jingah Hangus Dilalap Si Jago Merah
Baca Juga : Fenomena Air Calap, Warga Banjarmasin Waswas Rumah Terendam
Sementara Kasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementrian PUPR, Muhammad Radjiman Ododay mengatakan, pemerintah terus berupaya menuntaskan RTLH dengan berbagai program salah satunya pemberian rumah bersubsidi.
“Pemerintah tetap berupaya dengan bermacam program baik rumah subsidi maupun rumah komersil lewat beberapa mekanisme subsidi pembiayaan rendah bunga bank dan sebagainya,” ujarnya.
Bukan hanya dari kementerian PUPR, bantuan yang dialokasikan dari pemerintah pusat, juga berasal dari Kementerian Sosial melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Dengan jumlah sasaran 2.300 rumah di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
“Jumlah itu dinilai masih belum maksimal menuntaskan jumlah RTLH yang ada, dan diharapkan bisa menjadi perhatian lebih serius dari pemerintah pusat,”katanya.
Sementara Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Provinsi Kalsel Rusidah mengatakan, Pemprov Kalsel di 2022 ini mendapat alokasi untuk memperbaiki 120 buah rumah tak layak huni di kawasan kumuh di Banua.
“Untuk data saat ini ada sekitar 43 ribu unit RTLH di Kalsel yang tersebar pada 13 kabupaten/kota,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
