BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah desa di Kalsel diminta tidak sekadar menjalankan program pencegahan stunting, tetapi memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mendapatkan pendampingan serta intervensi yang dibutuhkan.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria, menegaskan desa memiliki peran penting dalam upaya menekan angka stunting. Sebab, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari lingkungan keluarga.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (5/11/2026).
Menurut Ahmad Riza, penurunan stunting membutuhkan kerja bersama. Pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa, puskesmas, posyandu hingga kader pembangunan manusia serta tim pendamping keluarga harus terlibat dalam upaya tersebut.
“Perkuat konvergensi, jangan bekerja sendiri-sendiri. Penurunan stunting bukan hanya kerja pemerintah pusat, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat,” ucapnya.
Ia meminta pendampingan ibu hamil dan ibu menyusui menjadi perhatian, begitu pula pemantauan tumbuh kembang balita. Keluarga yang membutuhkan juga harus mendapat intervensi sesuai persoalan yang dihadapi.
Ahmad Riza juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan data dalam menentukan kebijakan. Hasil monitoring dan evaluasi harus menjadi bahan untuk melihat program yang sudah berjalan, kendala di lapangan, sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjutnya.
Ia menilai kebutuhan setiap desa berbeda sehingga pola penanganan stunting tidak bisa disamaratakan. Program harus disesuaikan dengan kondisi dan persoalan masyarakat setempat.
Pemerintah desa pun diminta memanfaatkan kewenangannya untuk menggerakkan masyarakat, mendukung layanan posyandu, serta memastikan program pembangunan memberi manfaat langsung bagi ibu dan anak.
Baca Juga : Bupati Andi Rudi Latif Dorong Sekolah Pangan, Perkuat Menu Ikan untuk Cegah Stunting
Baca Juga : Cegah Stunting dari Hulu, BKOW Kalsel Edukasi Calon Pengantin dan Kader Posyandu
“Keberhasilan kita tidak diukur hanya dari banyaknya kegiatan, tetapi dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Saya berharap rakor ini tidak berhenti pada laporan dan diskusi, tetapi menghasilkan kesepakatan tindak lanjut yang konkret, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta mekanisme pemantauan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narinda, mengatakan evaluasi diperlukan untuk melihat sekaligus meningkatkan kinerja Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan kader posyandu.
Mereka menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan keluarga di desa, mulai dari memantau pertumbuhan balita hingga mendatangi rumah ibu hamil.
“Para kader memiliki peran langsung dalam memantau tumbuh kembang balita, mendatangi rumah ibu hamil, serta mengenali kondisi keluarga di lingkungan masing-masing,” kata Galuh Tantri.
Ia menyebutkan, tahun ini ada 12 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalsel yang menjalankan program untuk mendukung penurunan stunting.
Kegiatannya meliputi pembinaan posyandu hingga kabupaten/kota, pembinaan dan evaluasi Tim Penggerak PKK, penguatan ketahanan pangan keluarga, pelatihan kader pangan, serta bantuan benih sayuran untuk kegiatan posyandu.
Pemprov Kalsel juga menggalakkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) guna mendorong pemenuhan gizi keluarga melalui pemanfaatan potensi pangan lokal.
Selain itu, ada perbaikan rumah tidak layak huni beserta fasilitas sanitasi di kawasan permukiman, serta bantuan makanan tambahan bagi ibu dan anak dari keluarga penerima manfaat.
Galuh Tantri turut mengapresiasi para kader desa yang selama ini bekerja langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, hasil kerja mereka memang tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, tetapi berpengaruh terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.
“Pekerjaan mereka jarang terlihat dari jauh, dan hasilnya baru tampak bertahun-tahun kemudian pada anak-anak kita yang tumbuh sehat. Ketekunan seperti itu layak dihargai,” ungkapnya.
Ia memastikan Pemprov Kalsel terbuka terhadap masukan Kemendes PDT, termasuk hasil evaluasi dalam rakor tersebut. Kesepakatan tindak lanjut akan dikawal bersama pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangan masing-masing. (rizqan)
Editor: Abadi
