BANJARMASIN, klikkalsel.com – Anggaran 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami pemangkasan cukup besar.
Dari sebelumnya sekitar Rp2,4 triliun, kini anggaran yang disiapkan hanya berkisar Rp1,6 triliun. Kondisi ini membuat PUPR Kalsel harus menyusun ulang program pembangunan dan menentukan proyek yang benar-benar menjadi prioritas.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Kalsel saat membahas rencana kerja PUPR untuk tahun anggaran 2027, Selasa (3/11/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan pengurangan anggaran mencapai sekitar Rp800 miliar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program.
Menurutnya, PUPR harus memilah kegiatan yang paling mendesak agar pembangunan tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran.
“Jika tahun sebelumnya anggaran kita kurang lebih Rp2,4 triliun, sekarang turun menjadi Rp1,6 triliun. Untuk itu, kita meminta agar ditentukan mana program yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, membenarkan, pihaknya mendapat sejumlah masukan dan arahan dari Komisi III DPRD Kalsel.
Ia mengakui, pengurangan anggaran membuat pihaknya harus kembali membedah program kerja, terutama kegiatan yang wajib dilaksanakan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Walaupun kita tahu anggaran 2027 mengalami pengurangan cukup signifikan, kami mendapat banyak masukan dan arahan dari teman-teman Komisi III. Kami diminta merombak kembali, mana anggaran yang memang wajib dan menjadi prioritas untuk masyarakat serta pembangunan,” ujarnya.
Baca Juga : Polresta Banjarmasin Sasar Peredaran Miras, Dua Pria Diamankan dengan Puluhan Botol Arak dan 23 Liter Tuak
Baca Juga : Dirazia Sebelum Merazia, Personel dan Ranmor Ditlantas Polda Kalsel Diperiksa Propam
Meski anggaran terbatas, sejumlah proyek strategis tetap masuk perhatian pemerintah daerah dan legislatif.
Di antaranya pembangunan Jembatan Pulau Laut, stadion, rumah jabatan, pembangunan Kodam, serta sejumlah infrastruktur lainnya.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp750 miliar.
Namun, anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp580 miliar. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp170 miliar untuk memenuhi kebutuhan proyek tersebut.
Yasin mengatakan, pembahasan anggaran masih berlangsung. Pihaknya berharap kebutuhan dana pembangunan Jembatan Pulau Laut dapat terpenuhi sesuai nota kesepakatan APBD.
“Ini masih bergulir karena penyusunan anggaran masih berjalan. Mudah-mudahan bisa dipenuhi hingga Rp750 miliar sesuai nota kesepakatan APBD,” jelasnya.
Selain Jembatan Pulau Laut, rencana pembangunan Jembatan Barito II juga menjadi perhatian.
Namun, proyek tersebut masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Yasin menyebutkan, ada dua alternatif yang sedang dikaji. Pertama, membangun jembatan duplikasi tepat di samping Jembatan Barito yang sudah ada.
Opsi kedua, lokasi pembangunan digeser sekitar 4 hingga 5 kilometer ke arah hulu.
Pilihan tersebut juga mempertimbangkan rencana pembangunan jalan tambahan untuk mendukung pengembangan wilayah, khususnya di Kabupaten Barito Kuala.
“Untuk Jembatan Barito II, kami masih melakukan FS. Ada beberapa opsi, apakah duplikasi di samping jembatan yang ada atau bergeser sekitar 4 sampai 5 kilometer ke arah hulu karena ada rencana pembangunan jalan tambahan,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
