TANJUNG, klikkalsel.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabalong menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 di Pendopo Bersinar, Kecamatan Murung Pudak, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Tabalong H. M. Noor Rifani dan diikuti perwakilan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), jajaran Forkopimda, camat, lurah, kepala desa se- Tabalong, serta instansi terkait yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Kepala BPBD Tabalong Haris Fakhrozi menyampaikan bahwa, kegiatan rapat ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Menurut Haris, pelaksanaan rapat ini mengacu pada sejumlah regulasi terkait penanggulangan bencana serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Gubernur dan Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan.
“Dalam surat edaran dan hasil rakor tersebut ditegaskan bahwa kabupaten/kota wajib melakukan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan,” ujarnya.
Ia mengatakan, rakor ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan informasi terkait kondisi iklim, upaya pengendalian, kesiapsiagaan, serta penegakan hukum dalam penanganan karhutla, sekaligus sebagai dasar penetapan status darurat bencana karhutla di Kabupaten Tabalong.
“Sudah terjadi 28 kebakaran lahan di 28 lokasi berbeda dengan luas terbakar mencapai 108,45 hektare yang tersebar di Kecamatan Tanta, Haruai, Kelua, dan Murung Pudak. Terkait kekeringan, kami juga telah mendistribusikan 33 tangki air bersih atau sekitar 132.000 liter,” katanya.
Baca Juga : Pemkab Tabalong Gelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla dan Kekeringan 2026.
Baca Juga : Polres Tabalong Gelar Salat Istisqo, Ikhtiar Bersama Hadapi Kekeringan
Di sisi lain, Bupati Tabalong H. Fani mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi karhutla dan kekeringan.
Menurutnya, kegiatan koordinasi tersebut sangat penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antarwilayah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Karena wilayah kita masing-masing pasti memiliki kekhasan dan permasalahan yang berbeda-beda. Melalui koordinasi ini kita bisa saling berbagi informasi terkait berbagai hal yang mungkin terjadi serta langkah-langkah antisipasinya,” ujar H. Fani.
Ia mengajak seluruh pihak memanfaatkan momentum koordinasi tersebut untuk bertukar informasi dan bersama-sama melakukan mitigasi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan maupun kekeringan.
H. Fani mengtakan, peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi secara sangat signifikan belakangan ini harus menjadi perhatian bersama. Selain karhutla, ancaman kekeringan juga perlu diwaspadai dan segera dilaporkan apabila terjadi di wilayah masing-masing agar dapat ditangani lebih cepat.
“Kekeringan ini harus kita pikirkan bersama karena tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga dapat memengaruhi sektor pangan. Jika pasokan pangan terganggu, maka berpotensi memicu inflasi karena suplai berkurang sementara permintaan tetap tinggi sehingga harga-harga akan mengalami kenaikan,” tuturnya.
H. Fani menambahkan, kekeringan yang berdampak pada air bersih maupun lahan perlu dipikirkan bersama, termasuk menginventarisasi sumber air dan lahan terdampak agar penanganan dapat segera disiapkan.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten dalam menghadapi karhutla dan kekeringan di Tabalong. (renn)
Editor : Akhmad
