Anggaran Kebudayaan Kalsel Naik Menjadi Rp 33,87 Miliar

Kabid Kebudayaan Disdikbud Kalsel Edy Suwarto

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai mengubah pola pembangunan kebudayaan, dari yang sebelumnya berorientasi event menjadi penguatan komunitas atau grassroot.

Kebijakan ini diarahkan agar kebudayaan tidak berhenti setelah acara selesai, tetapi tumbuh melalui sanggar, sekolah, komunitas, dan pelaku seni di daerah.

Perubahan tersebut ditandai dengan kenaikan anggaran kebudayaan 2026 dari Rp23,39 miliar menjadi Rp33,87 miliar.

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Edy Suwarto, mengatakan, pembangunan kebudayaan selama ini masih terlalu banyak bertumpu pada kegiatan seremonial.

“Event-event kebudayaan itu event bongkar panggung, tidak berdampak, bongkar panggung selesai habis,” kata Edy, usai rapat dengan Komisi IV, Senin (10/8/2026).

Data Indeks Pembangunan Kebudayaan 2024 menunjukkan IPK Kalsel masih 59,19, di bawah rata-rata nasional 59,98. Pendidikan, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya menjadi sejumlah pekerjaan rumah.

Baca Juga : Target Ekonomi 8 Persen Terbuka, Muhidin Dorong Kalsel Jadi Gerbang Logistik Nasional

Baca Juga : Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia di Kalsel, Menteri Kebudayaan RI Kagum Melihat 95 Lukisan Berbagai Aliran

Karena itu, sekitar Rp2,6 miliar anggaran sejumlah event dialihkan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan, termasuk manajemen talenta, lembaga budaya, alat musik tradisi, produksi tari, dan Aruh Film.

Total penguatan ekosistem tersebut mencapai sekitar Rp9,05 miliar. Pemprov juga menargetkan penguatan komunitas sanggar, terutama generasi usia 10–15 tahun, serta memperkuat muatan lokal kebudayaan di sekolah.

Selain itu, Pemprov Kalsel menyiapkan Ensiklopedia Kebudayaan Kalsel berbasis digital yang memuat cagar budaya, warisan budaya, penggiat seni, data spasial, hingga 11 ribu kosakata bahasa Banjar.

Kebijakan ini menjadi bagian dari Banua Cultural Ecosystem 2030. Pemprov juga mendorong inisiasi Institut Seni Budaya Banjar dan Dayak serta meminta komunitas budaya yang membutuhkan penguatan untuk mendaftarkan diri.

“Ke depan, pemerintah provinsi akan hadir bersama mereka untuk membangun kebudayaan secara inklusif,” tegas Edy. (azka)

Editor : Akhmad