BANJARBARU, klikkalsel.com – Penguatan nilai-nilai kebangsaan menjadi perhatian serius di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penyebaran konten yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kondisi tersebut mengemuka dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dan Dialog Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan Masa Khidmat 2026–2031 yang digelar di Hotel Grand Qin Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta itu menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus ruang merumuskan langkah strategis MUI Kalsel dalam menjawab berbagai persoalan umat dan kebangsaan ke depan.
Mengusung tema “Memperkuat Soliditas Kebangsaan di Era Ketidakpastian”, Mukerda dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Noviar, serta Kepala Staf Korem 101/Antasari Kolonel Inf Roy Fahrur Rozi.
Turut hadir Wakil Ketua Umum MUI Pusat Dr KH Marsudi Syuhud, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalsel Prof Dr KH Hafiz Anshary, jajaran pengurus MUI provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat.
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Adi Santoso menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Mukerda pertama MUI Kalsel. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan peran aktif MUI dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kehidupan berbangsa yang harmonis.
“Mukerda ini menjadi bukti bahwa MUI Kalsel terus hadir dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta menjaga persatuan di tengah masyarakat,” ujar Adi Santoso saat membacakan sambutan gubernur.
Muhidin menilai MUI memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai wadah pemersatu umat Islam, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta memberikan panduan keagamaan bagi masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks. Penyebaran fitnah, ujaran kebencian, hingga paham-paham yang berpotensi memecah belah masyarakat kerap muncul melalui berbagai platform media sosial.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat wawasan kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.
Baca Juga : 1.137 Hotspot Terpantau, Pemprov Kalsel Bentuk Satgas Karhutla Baru Hadapi Musim Kemarau
“Dialog kebangsaan seperti yang digagas MUI Kalsel ini sangat penting untuk terus diperluas agar nilai-nilai persatuan dan kebangsaan tetap terjaga,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalsel berharap Mukerda menghasilkan program kerja yang tidak hanya relevan dengan kebutuhan umat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muhidin juga mengajak pemerintah, ulama, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mempererat kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang berkembang.
“Dengan kebersamaan, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat akan lebih mudah diselesaikan,” pesannya.
Sementara itu, Ketua MUI Kalsel KH Ahmad Syairazi menegaskan bahwa MUI harus menjadi rumah besar bagi umat Islam yang mampu merangkul seluruh komponen masyarakat di tengah keberagaman pandangan.
Menurutnya, perbedaan tidak semestinya menjadi sumber perpecahan, melainkan modal untuk membangun sinergi dan kerja sama yang lebih kuat.
“Keberagaman harus menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi umat,” ujarnya.
Ia berharap Mukerda kali ini mampu melahirkan program-program yang realistis, dapat dijalankan secara efektif, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Ahmad Syairazi menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara MUI, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Tantangan umat tidak bisa dihadapi sendiri. Kolaborasi dan semangat gotong royong menjadi kunci untuk menjalankan dakwah sekaligus pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya. (rizqan)
