BARABAI, klikkalsel.com – Forum Kelompok Sadar Wisata bersama Tokoh Adat Kiyu akhirnya membuka peluang lebar untuk mengaktifkan kembali jalur pendakian Gunung Besar Halau-Halau yang sebelumnya sempat ditutup permanen.
Kesepakatan ini mengemuka dalam musyawarah tindak lanjut yang diselenggarakan di Balai Adat Kiyu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), pada Kamis (20/8/2026).
Sebagai puncak tertinggi di Kalimantan Selatan, Gunung Halau-Halau memiliki daya tarik magnetis bagi komunitas pendaki dan pegiat alam bebas. Keberadaannya bukan sekadar destinasi petualangan, melainkan jantung ekosistem yang menjunjung tinggi kearifan lokal masyarakat adat setempat.
Penutupan permanen yang sebelumnya diberlakukan sempat memicu beragam spekulasi dan perdebatan di tengah masyarakat. Kini, keinginan untuk menghidupkan kembali denyut pariwisata mulai mendapat titik terang melalui dialog terbuka antarpihak terkait.
Kepala Balai Adat Kiyu, Makurban, menegaskan bahwa warga Desa Hinas Kiri beserta para tokoh adat kini telah memiliki satu visi. Mereka sepakat mencabut status penutupan permanen dengan syarat adanya perbaikan sistem pengelolaan yang lebih komprehensif.
“Jadi, untuk informasi penutupan permanen itu kita cabut agar aktivitas pendakian bisa berjalan kembali dengan aturan yang lebih tertata,” ujar Makurban dalam pertemuan tersebut.
Pandangan serupa disampaikan Badri, salah satu warga Kiyu yang menolak keras kebijakan penutupan permanen. Menurutnya, konflik internal seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan akses masyarakat luas terhadap kekayaan alam milik bersama.
Baca Juga : Alasan Kepercayaan dan Lingkungan, Gunung Halau-Halau Ditutup Permanen
Baca Juga : Pendaki Asal Gorontalo Jatuh Cinta Keindahan Gunung Halau-Halau Kalsel
Menjaga kesakralan wilayah adat dan menjalankan aktivitas wisata adalah dua hal yang dinilai bisa berjalan beriringan. Kunci keberhasilannya terletak pada penyusunan regulasi pendakian yang ketat serta pengawasan yang melibatkan partisipasi penuh tokoh adat setempat.
Dukungan pemerintah desa pun mengalir deras seiring harapan untuk membangkitkan ekonomi lokal. Kepala Desa Hinas Kiri, Matnor, mengungkapkan bahwa infrastruktur penunjang, seperti pembangunan paving jalan menuju Puncak Tiranggang, sudah disiapkan sebagai bentuk komitmen nyata.
“Harapan saya Halau-Halau tetap eksis dengan pengelolaan yang dijalankan BUMDes dan Pokdarwis di bawah naungan desa sesuai kesepakatan,” jelas Matnor.
Meski arus dukungan menguat, keputusan final masih memerlukan waktu dan konsolidasi yang lebih luas. Kepala Adat Kecamatan Batang Alai Timur, Junaidi, menyatakan belum bisa memberikan keputusan mutlak karena absennya perwakilan pemerintah desa serta Tokoh Balai Adat Juhu.
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan, terutama dari pihak Juhu, dipandang krusial untuk memastikan tidak ada lagi kesalahpahaman di masa depan. Musyawarah lanjutan akan dijadwalkan agar seluruh elemen masyarakat bisa duduk bersama mencapai mufakat.
Kedepannya, Pokdarwis bersama tokoh adat berkomitmen merumuskan standar operasional prosedur yang baru. Pengelolaan wisata akan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap norma adat yang berlaku.
Optimisme kini tumbuh seiring keinginan kuat warga untuk menjadikan Gunung Halau-Halau sebagai destinasi unggulan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan penggiat alam diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan penduduk lokal di masa mendatang.(raram)
Editor: Amran
