BANJARMASIN, klikkalsel – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin meminta pertimbangan dan masukan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin terkait penyusunan anggaran pembuatan Insenerator.
Sebab, insenerator adalah fasilitas yang dipersiapkan untuk Rumah Sakit (RS) Sultan Suriansyah, tetapi pembangunan ada di DLH Banjarmasin.
Menurut Kepala DLH Banjarmasin H Mukhyar, dari hasil rapat, walikota menyetujui untuk pembangunan isenerator akan diserahkan sepenuhnya kepada DLH, ataupun untuk izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Pembangunan insenerator tersebut akan dibangun di kawasan TPA Basirih, karena lahannya masih ada kosong sekitar 5 hektare di samping kiri.
Namun dari Kementerian kesehatan, pembangunan alat pemusnah limbah medis itu ada di Dinas Kesehatan.
“Kemarin kami sudah ke Jakarta untuk melakukan konsultasi dengan kementrian, dan saran dari kementrian, karena itu untuk fasilitas rumah sakit jadi itu berada di Dinas Kesehatan,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa Kementrian mengharuskan itu untuk dibangun. Dan nanti pihak DLH akan segera mengadakan rapat dengan Dinkes terkait dengan pemasukan anggaran untuk pembuatan Insenerator.
“Kalau kami tidak masalah, tapi itu sesuai atau tidak dengan tupoksi kami, jadi akan ada beberapa pertimbangan lagi yang harus dirapatkan kembali,” tuturnya.
Muchyar mengungkapkan, pembangunan insenerator tersebut akan memakan anggaran sebesar Rp5 miliar. “Sebenarnya untuk Inseneratornya tidak sebesar itu, akan tetapi yang mahal itu adalah dokumen Amdal,” tandanya. (fachrul)
Editor : Farid
