BANJARMASIN, klikalsel – Ratusan supir angkutan umum yang biasa mangkal di Terminal Km 6 Banjarmasin mewujudkan rencana menggelar aksi ke DPRD Kalsel, Rabu (1/11/2017).
Mereka terang-terangan menolak pindah ke Terminal Regional Tipe A Gambut Barakat di Jalan A Yani Km 17, Kabupaten Banjar. Pengunjuk rasa, terutama sopir bus memastikan tetap mangkal menunggu penumpang di Terminal Km 6.
Bukan hanya itu, pada aksi Rabu (hari ini) pagi itu para sopir juga menolak beroperasinya taksi online di daerah ini. Bahkan terpampang tulisan gara-gara taksi online mereka tak bisa beli beras dan membayar keperluan sekolah anak.
Sekretaris Organda, Arkani terus mendesak ada perwakilan DPRD Kalsel yang bisa menemui pihak.”Kami mau menyampaikan aspirasi, mana wakil rakyat,” teriaknya.
Setelah sekian lama, akhirnya tiga anggota DPRD Kalsel bersedia menemui para sopir. Mereka adalah Riswandi, Saiman, Puar Junaidi dan Ibrahim.
Dalam dialog di Halaman DPRD Kalsel mereka menyampaikan pernyataan menolak beroperasinya Terminal Gambut Barakat. Begitu juga dengan taksi online, para supir merasa dirugikan.
Riswandi pun mengajak perwakilan sopir, termasuk taksi bandara dan non online untuk berdialog di ruang Komjsi III DPRD Kalsel. Pada pertemuan itu nampak juga hadir perwakklan kepolisian, Dinas Perhubungan Kalsel dan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (PTD) Wilayah XV Kalsel.
Dalam dialog, perwakilan sopir membongkar adanya sejumlah pemalsuan. Dikemukakan ada dua ribu tandatangan palsu mendukung rencana pembangunan terminal Km 17 ketika mau dibangun. Padahal tandatangan itu buat dukungan kepada Sjahriel Darham ketika maju sebagai calon Gubernur Kalsel.
Kemudian 2013 ada lagi akal-akalan uji coba. Saat itu berbarengan dengan operasi simpatik kepolisian yang disebut merupakan uji coba Terminal Gambut Barakat. “Hal ini lah yang memicu kami untuk menolak beroperasinya Terminal Gambut Barakat,” tekan Budi Surya, Ketua Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda Km 6 Banjarmasin dalam dialog siang itu.
Aksi penolakan pindak ke Terminal Regional Tipe A jiga dikaitkan dengan maraknya taksi liar. Bahkan saat ini telah menjamur angkutan berbasis online. Juga dikemukakan alasan lainnya lantaran izin trayek mereka bertuliskan Banjarmasin, bukan Kabupaten Banjar.
Tak hanya itu penolakan juga berkaitan dengan letak terminal regional di Km 17. Sebab terminal induk itu ada di ibukota provinsi, bukan berada di kabupaten.”Di daerah mana pun tak ada terminal induk berada di kabupaten,” timpal Arkani.
Syamsuddin dari Balai Pengelola Transportasi Darat (PTD) Wilayah XV Kalsel mengemukakan tujuan beroperasinya terminal tipe A untuk kenyamanan.”Soal lokasi bukan masalah, yang penting tipenya,” ujar Syamsuddin. Ia pun berharap hal jni bisa dipahami para supir.
Ia memastikan kalau terminal Km 17 hanya untuk Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).”Jadi rumah AKAP itu ada di terminal regional,” tekannya. Makanya ia mengajak supir untuk menghentikan aksi mogok. (elo syarif)
Editor : Farid
