BANJARMASIN, klikkalsel – Perjuangan ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Banjarmasin untuk mendapatkan SK pengangkatan walikota membuahkan hasil.
Legalitas untuk memenuhi syarat seleksi administrasi PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan mendapatkan tunjangan sertifikasi tinggal menunggu tanda tangan walikota Banjarmasin.
Kasubag Hukum Perundang-undangan Setdako Banjarmasin Jefrie Fransyah menjelaskan, sebenarnya SK untuk guru honorer sudah dikeluarkan sejak Februari 2018 silam.
Namun ketika dilampirkan dalam persyaratan seleksi administrasi PPG dan tunjangan justru ditolak dan dianggap tidak memenuhi standar kulifikasi. Karena judul SK tidak termuat bunyi pengangkatan.
“SK 2018 itu bunyinya bukan untuk pengangkatan dan sertifikasi, tapi hanya untuk NUPTK. Untuk format lampirannya pun tidak standar. Memang ada format yang lebih rinci,” jelasnya kepada wartawan usai pertemuan bersama perwakilan FGHSN dan Komisi IV di DPRD Banjarmasin, Rabu (16/1/2019).
Setelah melakukan koordinasi dengan Disdik setempat, kemudian pihaknya menyarankan untuk dilakukan revisi.
“Jadi SK 2108 itu dapat digandeng dengan SK yang akan dikelurkan di 2019 ini. Sebenarnya revisi ini menambahkan bunyi pengangkatan dan lampiran format yang rinci. Ya prosesnya tinggal menunggu tanda tangan walikota saja lagi,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Zainal Hakim bersyukur pertemuan tersebut sudah ada kejelasan dan bisa membuat para guru honorer bernapas lega.
Sebab, SK tersebut sudah ditindaklanjuti, tinggal proses penerbitan dan tanda tangan dari walikota. “Ya akhir tahun kemarin sudah dilakukan proses. Namun perlu penelaahan lebih dalam agar tidak melanggar aturan,” ugkapnya.
Ia berharap, SK itu di Januari ini sudah bisa terbit dan dibagikan untuk guru honorer. “Alhamdulillah sudah selesai, kemungkinan Januari ini sudah terbit,” tandas politisi PKB ini. (farid)
Editor : Alfarabi
