Sidang Putusan Penusukan Siswa SMA Favorit di Banjarmasin Ditunda

Reza Faisal dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBH UWK) Banjarmasin selaku kuasa hukum ARR (16), terdakwa ABH

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Sidang putusan atas perkara dugaan perundungan hingga berujung penusukan antar anak di bawah umur di SMA negeri favorit di Banjarmasin kembali ditunda majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Selasa (21/5/2024).

Hal itu diungkapkan Reza Faisal dan Rita Wati dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBH UWK) Banjarmasin selaku kuasa atau pendamping hukum pihak terdakwa ARR (16) saat ditemui klikkalsel.com setelah persidangan.

“Untuk agenda hari ini secara keseluruhan ternyata ditunda karena ada beberapa alasan putusannya belum selesai oleh majelis hakim,” ujarnya.

“Kemudian, sidang dengan agenda putusan tersebut kemungkinan akan dilanjutkan pada minggu depan,” sambungnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum korban MRN (16) yang diwakili Kurniawan menilai ditundanya persidangan tersebut karena ada kemungkinan banyak pertimbangan yang harus diputuskan majelis hakim terlebih dahulu.

Baca Juga Diversi Gagal, Kasus Penusukan Pelajar Salah Satu Sekolah Favorit di Banjarmasin Segera Dilimpahkan ke Pengadilan

 

Baca Juga Insiden Penusukan di Sekolah, Kadisdik Kalsel : Jangan Terulang Lagi

“Apalagikan perkara ini melibatkan anak atau Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan korbannya pun juga masih anak-anak serta tempat kejadiannya juga masih di sekolah yang merupakan lembaga pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya banyak pertimbangan-pertimbangan yang masih diperhitungkan oleh majelis hakim sebelum memutuskannya untuk memberikan keadilan.

Sehingga, majelis hakim kembali menundanya. Meskipun pada sidang sebelumnya sudah dilakukan penundaan selama dua minggu.

“Memang kalau idealnya sih seharusnya hari ini sudah ada putusan karena sudah ada penundaan dua minggu. Tapi kita menghormati putusan majelis hakim yang kembali menunda dan memberikan waktu,” tuturnya.

Karena, pihaknya juga menyadari majelis hakim masih mencari keputusan yang tepat dari sisi keadilan. Baik untuk korban maupun terdakwa yang merupakan ABH.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengikuti dan mengembalikan kepada majelis hakim dan tetap dengan harapannya bisa diputuskan sesuai apa yang sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Jadi kami harap putusannya sama dengan apa yang dituntut oleh pihak JPU,” ungkapnya.

Diketahui, sidang dugaan perundungan anak hingga berujung dengan penusukan atau penganiayaan ini telah memasuki agenda putusan yang dipimpin hakim Aris Dedy di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa adalah ABH, yang juga merupakan satu sekolah dengan korban.

Bahkan, sebelumnya, pada Selasa (30/4/2024), JPU dari Kejari Banjarmasin menuntut hukuman 2,5 tahun penjara terhadap terdakwa.

Hal ini berdasarkan dakwaan pada Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yakni penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban, dan KUHP Pasal 355 tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 tentang penganiayaan berencana.

Kemudian, JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar ganti rugi (restitusi) atas perbuatannya kepada korban, yaitu sebesar Rp 277 juta.

Nilai itu (ganti rugi) sesuai dengan keterangan yang disampaikan pihak LPSK, kepada pihak kejaksaan. (airlangga)

Editor: Abadi