BANJARMASIN, klikkalsel.com – Semrawutnya jaringan kabel utilitas yang ada di Banjarmasin bukan hanya merugikan dari sisi keindahan tata kota dan juga membahayakan masyarakat. Meski belum tentu kebenarannya, menurut bocoran yang diterima klikkalsel.com pemerintah hingga kini belum bisa memungut pajak dari jaringan kabel tersebut karena belum ada regulasinya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi saat dihubungi klikkalsel.com mengatakan bahwa semrawutnya jaringan kabel tersebut jika ditangani dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bakal menjadi pendapatan bagi daerah.
Ia mencontohkan, dibeberapa daerah di pulau Jawa pemerintahnya membuat sistem jaringan khusus untuk jaringan kabel utilitas dan sebagainya. Nantinya para provider atau pihak yang ingin memasang jaringan akan diminta melakukan sewa kepada pemerintah.
“Tapi sebelum itu, kita mesti membuat masterplan dan aturan terkait itu terlebih dahulu. Entah nanti sistemnya di tanam atau seperti apa,” ucapnya, Kamis, (2/2/2023).
Baca Juga Belum Ada Aturan Spesifik, Semrawutnya Jaringan Kabel di Banjarmasin Tanggung Jawab Siapa?
Baca Juga Heboh Mayat Perempuan Setengah Telanjang dan Terikat Kabel Mengapung di Kawasan Jembatan Barito
“Mau tidak mau mereka akan melakukan sewa, karena ini bentuknya bisnis. Selain tata kota terjaga, ini juga bakal jadi pemasukan bagi daerah,” sambungnya.
Ia sadar ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan kajian dan dana yang besar dalam merealisasikannya. Namun urusan dana ujarnya bisa saja pemerintah menggandeng investor.
Dan ini menjadi sebuah keharusan karena Banjarmasin sebagai kota yang mencanangkan diri sebagai Smart City dan peraih Adipura wajib menjaga keindahan kotanya. (David)
Editor: Abadi
