Sambangi 16 Desa di Tabalong, Ketua DPRD Kalsel Serap Aspirasi Warga Penyangga IKN

Ketua DPRD Kalsel H Supian HK saat melakukan reses di sejumlah titik

TABALONG, klikkalsel.com – Dalam rangka Reses Masa Sidang II Tahun 2025, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK, menyambangi 16 desa yang tersebar di berbagai penjuru Tabalong.

Wilayah yang kini memegang peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Kedatangan ia bukan hanya membawa nama lembaga legislatif, tetapi juga semangat untuk mendengar dan merangkul langsung suara rakyat.

Desa-desa yang dikunjungi meliputi Jaro, Garagata, Muang, Solan, Lano, Nalui, Teratau, Purui, Namun, Santun, Lumbang, Kupang Nundin, Mangkupum, Pasar Batu, Uwie, dan Muara Uya.

“Reses ini adalah jembatan antara rakyat dan kebijakan. Di sinilah kami mendengar langsung denyut kebutuhan masyarakat,” ujar Supian saat berdialog dengan warga.

Selama kunjungan dari 11 hingga 18 Mei 2025, berbagai aspirasi bermunculan dari permintaan perbaikan dan pelebaran jalan desa, renovasi masjid, penambahan penerangan jalan umum, hingga usulan pembangunan fasilitas olahraga.

Baca Juga : Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Dorong Warga Manfaatkan Bank Kalsel

Baca Juga : Pemprov Kalsel Siap Beri Pendampingan UMKM Kantongi 1000 Sertifikat Halal Tahun Ini

Supian HK menyampaikan, suara-suara warga akan menjadi bahan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk dibahas dan ditindaklanjuti ke instansi yang berwenang.

“Tugas kami adalah menjembatani agar pembangunan tidak melulu terpusat, tapi juga menyentuh desa-desa. Insyaallah, aspirasi warga akan kita perjuangkan,” tegasnya.

Kunjungan ini juga mempertegas posisi strategis Tabalong di tengah geliat pembangunan nasional. Sebagai salah satu daerah penyangga IKN, kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar menjadi prioritas penting agar Tabalong siap menyambut lonjakan pertumbuhan wilayah.

Lebih dari sekadar kegiatan rutin, reses kali ini menjadi wujud komitmen DPRD Kalsel dalam membangun Banua dari pinggiran mengangkat suara desa ke panggung kebijakan provinsi.

“Kalau tidak kita dengarkan langsung, bagaimana kita tahu apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat?” pungkasnya. (adv DPRD Kalsel)

Editor : Akhmad