BANJARMASIN, klikkalsel – Pernyataan yang dilontarkan Musni Umar membuat telinga massa save Pulau Laut panas.
SWalau tidak terima dengan keterangan saksi ahli sosiolog yang dihadirkan PT Silo Grup tersebut, jalannya sidang lanjutan atas gugatan SK gubernur Kalsel berjalan tertib dan lancar di PTUN Banjarmasin, Jumat (24/5/2018).
Dalam sidang, Musni Umar menyebut masyarakat yang menolak aktivitas tambang di Pulau Laut berdasarkan untuk kepentingan dalam bidang ekonomi untuk menunjang kehidupan mereka sehari hari.
“Mereka ini sangat mudah terbawa dengan kepentingan-kepentingan yang tergantung dengan uang. Jadi bisa saja, mereka hari ini mendukung ini, tetapi besok bisa mendukung orang lain, tergantung kepentingan-kepentingan yang menghampiri mereka,” ucapnya saat dijumpai usai memberikan kesaksian dalam persidangan PTUN Banjarmasin.
Tak hanya ada kepentingan ekonomi, Musni juga mengatakannya, bahwa adanya campur tangan penguasa dalam merekayasa masyarakat untuk semua hal yang berkaitan dengan menolak aktifitas tambang, dan mendukung SK Gubernur Kalsel.
Terlebih saat ditanya klikkalsel.com apakah semua aksi penolakan ataupun dukungan tambang Pulau Laut itu ada campur tangan pemilik modal untuk direkayasa. Baginya itu tergantung kepentingan.
“Bisa saja keduanya rekayasa, namun aksi yang paling agresif biasanya paling banyak mendapatkan uang. Demo itu penting, tetapi tidak menyesaikan masalah,” sebut Rektor Universitas Ibnu Chaidun Jakarta.
Menurutnya, seharusnya pemilik modal itu meinvestasikan masyarakat di sekitar tempat usahanya untuk memajukan sumber daya manusianya dalam berbagai bidang, termasuk pertambangan.
“Dikasihlah beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, bisa juga pendidikan untuk jangka pendek misalnya sekolah keahlian, supaya mereka bisa bekerja di industri perusahaan milik pemilik modal,” ucapnya. (baha)
Editor : Farid
