BANJARMASIN, klikkalsel- Sidang paripurna pengambilan sumpah janji unsur piminan DPRD Kalsel, kembali diwarnai dengan aksi unjuk rasa dari ratusan gabungan mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalsel, Senin (30/09/2019).
Ratusan massa yang mengenakan atribut masing-masing berkumpul di depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, sebelum menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPRD Kalsel.
Koordinator Aksi, Ridho menjelaskan beberapa tuntunan yang akan disampaikan kepada wakil rakyat di Rumah Banjar tersebut. Antara lain, menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu KPK, menuntut pihak yang terkait untuk melakukan perombakan dan pengkajian ulang terhadap RUU KUHP yang dinilai bermasalah secara terukur serta didasarkan dengan aspirasi rakyat.
Kemudian menolak RUU Pertanahan dan mendesak pemerintah bersama DPR Republik Indonesia (RI) agar melakukan pembahasan ulang dengan membawa aspirasi masyarakat kecil.
Selain itu, mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga independen pelaksana reforma agraria nasional untuk penyelesaian konflik agraria yang terjadi.
“Menuntut pertanggungjawaban atas terluka bahkan gugurnya peserta aksi di beberapa titik daerah se-Nasional,” kata Ridho.
Selain itu juga, menghentikan kriminalisasi aktivis dari segala sektor dan menuntut pihak berwajib untuk menghukum dengan tegas para oknum yang bertanggung jawab. “Stop kekerasan terhadap jurnalis dan kriminalisasi pers,” ujarnya.
Bahkan massa juga berkeinginan mengusut tuntas pelanggaran HAM dan stop militerisme, diskriminasi, dan tindakan represif terhadap saudara-saudara di Papua.
Koordinasi aksi mengajak seluruh elemen masyarakat Kalsel untuk tidak menyerah dengan ketidakadilan serta jangan pernah takut untuk melawan.
Demo sempat memanas di depan Gedung DPRD dikarenakan pada saat mahasiswa dan perwakilan DPRD duduk bersama Polisi juga dituntut untuk duduk.
Namun karena alasan keamanan pihak Kepolisian tetap kekeuh tegap berdiri. Massa aksi akhirnya mendingin setelah koordinasi menyuarakan agar mereka fokus menyampaikan aspirasi kepada DPRD bukan berdebat dengan Polisi.
Adapun perwakilan anggota DPRD Kalsel yang menampung aspirasi pendemo, dari rombongan itu terlihat Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syarifuddin.
Salah satu anggota massa aksi mengatakan bahwa mereka datang untuk menuntaskan reformasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kalsel.
Supian HK menanggapi dengan berkata bahwa ia sependapat dengan para mahasiswa, apapun tuntutannya tolong disampaikan dan nanti akan dipelajari.
Menurut anggota dewan DPRD yang juga berhadir M Lutfi Syaifuddin mengatakan, DPRD pada intinya adalah perwakilan dari masyarakat, dalam hal ini aksi demo mahasiswa saat ini ada sedikit imbauan.
“Mari kita kedepankan demokrasi yang beradab, tidak perlu kita caci maki dan amarah, apalagi kewenangan tuntutan ini berada di pusat. Kami siap menemani, menampung, menyampaikan, memperjuangkan, kami pasti siap,” ujarnya
Lutfi Syaifuddin.
Selain itu kata dia, bahwa itu semua adalah tugas DPRD dan sudah di sumpah pada saat pelantikan untuk menjalankan amanat rakyat.
“Oleh karena itu adik-adik sekalian lebih mengedepankan demokrasi yang beradab, tunjukkan intelektual kita, jangan sampai kemuliaan perjuangan mahasiswa itu ternodai oleh narasi yang kurang baik,” imbuhnya.
(nuha)
Editor : Amran
