BANJARBARU, klikkalsel.com – Program perhutanan sosial menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat internal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) untuk memastikan rencana kerja Maret 2026 berjalan optimal.
Rapat yang dipimpin langsung Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, itu diikuti pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dishut Kalsel. Pertemuan tersebut menjadi forum konsolidasi program prioritas sekaligus menyelaraskan pelaksanaan kegiatan di sektor kehutanan.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penguatan program perhutanan sosial melalui skema pembiayaan Blended Finance Model (BFM) yang merupakan kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Global Green Growth Institute (GGGI).
Fathimatuzzahra menjelaskan, perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Melalui skema ini, masyarakat dapat memanfaatkan potensi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak fungsi lingkungan.
“Melalui perhutanan sosial, masyarakat diberikan ruang untuk mengelola hutan secara produktif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujarnya di Banjarbaru, Jumat (6/3/2026).
Baca Juga : IKA Unair Kalsel Teken MoU dengan Bank Kalsel dan Amanah Group, Dirangkai Buka Puasa Bersama Anak Panti
Baca Juga : DPRD Kalsel Kawal Pembangunan Stadion di Jalan Gubernur Syarkawi, Anggaran Capai Rp1 Triliun
Menurutnya, dukungan pembiayaan melalui skema BFM diharapkan mampu memperkuat operasional kegiatan perhutanan sosial di lapangan, termasuk peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengelola hutan.
Selain perhutanan sosial, rapat tersebut juga membahas rencana usulan lokasi penanaman mangrove dalam skema FOLU Net Sink 2030 kategori NC 4. Program ini direncanakan dilaksanakan di sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari upaya daerah mendukung target penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Ia menegaskan, seluruh program kehutanan harus direncanakan secara matang agar pelaksanaannya benar-benar memberi dampak bagi lingkungan dan masyarakat.
“Seluruh perencanaan harus berjalan terukur, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Penanaman mangrove dalam skema FOLU Net Sink 2030 serta penguatan perhutanan sosial merupakan langkah konkret mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Fathimatuzzahra juga optimistis, dengan sinergi seluruh jajaran di lingkungan Dishut Kalsel, berbagai agenda kerja pada Maret 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat serta kelestarian hutan di daerah. (rizqan)
Editor: Abadi
