Pemko Siapkan Rapat Berkaitan Nasib Ribuan Tenaga Honorer di Banjarmasin

Ilustrasi tenaga Honorer

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan surat edaran terkait penghapusan tenaga honorer.

Surat edaran yang dikeluarkan pada Selasa (31/5/2022) tersebut berlatar belakang dengan pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN).

Lantaran dalam pasal tersebut berisi tentang pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK.

Disinggung terkait surat edaran yang di keluarkan oleh Menteri (PANRB) tersebut, Pemko Banjarmasin hingga sampai saat ini masih terlihat menunggu aturan lebih lanjut.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengaku akan menyiapkan beberapa pilihan jika keputusan Menteri PAN RB memang akan terealisasi tahun depan.

“Ada 5600 honorer, kalau memang seperti itu maka pemahamannya harus di outsourcing kan,” ujarnya, Jumat (10/6/2022).

Meski demikian menurut Ibnu terdapat ketentuan bagi beberapa bidang yang sifat tugas utama atau dasar, seperti misalnya guru dan tenaga medis yang tidak bisa di outsourcingkan.

“Jadi harus diangkat oleh Pemko dalam bentuk tenaga kontrak atau PPPK,” ungkapnya.

Pihaknya pun akan memilih tenaga honorer mana yang akan di outsourcing kan dan dijadikan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu, dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, sesuai dengan data yang mereka keluarkan terdapat sebanyak lima SKPD yang memiliki tenaga honorer terbanyak.

“Dinas Pendidikan memiliki tenaga honorer terbanyak yakni 1864 orang disusul Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 1526 orang, Dishub ada 330, Satpol PP dan Disperdagin masing-masing 204 orang,” ucapnya.

Baca Juga : Belasan Ribu Tenaga Honorer di Kalsel Menunggu Nasib Jika Diputus Kontrak

Baca Juga : BNPT Monitoring Pencegahan Terorisme di Kalsel

Totok pun mengakui bahwa dengan dikeluarkannya surat edaran dari Menteri PANRB tersebut membuat banyak tenaga honorer menjadi resah.

“Kalau bisa kita juga tidak menginginkan adanya penghapusan. Makanya sampai sekarang kita tidak lagi menambah jumlah tenaga honorer,” tuturnya.

Untuk itu pihaknya akan segera melalukan rapat dengan sejumlah instansi terkait, berkaitan dengan adanya surat edaran dari Menteri PANRB tersebut.

“Kita akan melakukan rapat dengan instansi terkait beserta Senin (13/6/2022) nanti, untuk menyikapi kejelasan nasib tenaga honorer ini,” pungkasnya.(fachrul)

Editor : Amran