BANJARMASIN,klikkalsel- Kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam dunia usaha, akademisi serta lingkungan masyarakat sangat diperlukan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
Guna menopang kesejahteraan itu, diperlukan komitmen bersama agar terus meningkatkan akses layanan dasar untuk kesehatan, pendidikan dan sumber daya manusia.
Hal tersebut dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tubagus Achmad Choesni pada acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema “Terobosan dan Sinergi Layanan Dasar di Kalimantan Selatan, Rabu (6/3/2019).
Tubagus Achmad Choesni mengatakan, komitmen pemerintah melindungi masyarakat miskin terus diwujudkan dalam tahun 2019 dengan terus meningkatkan jumlah dan memperluas jangkauan penerima manfaat.
Misalnya, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2018 yang mencapai 92,4 juta orang.
Selanjutnya pada tahun ini, akan ditambahkan menjadi 107,2 juta orang. Adapun, jumlah penerima PKH telah digulirkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sedangkan mulai tahun ini, penerima Rastra digabungkan dalam Program BPNT.
“Pemerintah akan terus meningkatkan serta melindungi masyarakatnya terutama mereka yang digaris kemiskinan dengan berbagai programnya,†katanya.
Lebih lanjut Tubagus juga menyinggung tentang pendidikan, pemerintah juga memberikan alokasi KIP hingga 19,7 juta siswa dan Beasiswa Bidik Misi bagi pelajar/mahasiswa kurang mampu.
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian kepada kaum disabilitas, lanjut usia dan marjinal.
“Tentu saja ada yang kita upayakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan masyarakat dengan program pemberdayan lain. Selain perlindungan sosial kami memastikan pemenuhan kapasitasnya terpenuhi,” jelas Tubagus.
