BANJARMASIN, klikkalsel.com – Dalam waktu dekat, simulasi pembelajaran tatap muka untuk SMP dan SD di Banjarmasin segera dimulai. Belakangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI malah menarik untuk memperkenankan sekolah tatap muka tersebut.
Menanggapi itu, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina menyebut, kementerian plin-plan.
“Dulu kebijakan pembelajaran tatap muka diserahkan ke pemerintahan daerah. Tapi malah ditarik lagi ke pusat,” ketusnya, usai mengikuti rapat paripurna buka tutup tahun 2020 ke 2021, Senin (4/1/2021).
Substansinya, kata dia, pertama pembejalaran tatap muka harus mendapat persetujuan Satgas Covid-19.
Persyaratannya, sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka wajib memenuhi persyaratan prokes.
Kedua, sebutnya, hasil survei dan riset dari kementerian, pembelajaran jarak jauh atau daring hanya diikuti sekitar 50 persen siswa.
“Karena sudah hampir setahun tidak ada pembejalaran tatap muka di sekolah. Saya khawatir, akan terjadi lose learning dan lose generation,” ujarnya.
Lagipula, kata Ibnu Sina, dengan tak ada pembelajaran tatap muka, berpotensi PHK guru yang ada di sekolah swasta.
Selain itu, dari aspek kesehatan sekolah tatap muka hanya diizinkan di kawasan zona hijau dan terkendali. “Kalau zona merah, sudah pasti pembelajaran tatap muka tak akan buka,” jelasnya.
Pun demikian, ia tetap mengikuti kebijakan pusat. “Jika memang ada surat resmi dari pusat, kita akan ikut pusat,” ketusnya. (farid)
Editor : Amran
