BANJARBARU, klikkalsel.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029 di Aula Idham Khalid Kantor Gubernur, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Musrenbang RPJMD ini dihadiri Gubernur H. Muhidin, Wakil Kalsel Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Pj Sekdaprov M. Syarifuddin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, unsur Forkompinda, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik dan kepala daerah 13 kabupate/kota, serta pihak terkait lainnya.
Orang nomor satu dan dua di provinsi ini secara langsung menyampaikan arahannya dalam agenda penting, yang mana menentukan arahan pembangunan Kalsel ke depan.
Muhidin-Hasnuryadi mengapresiasi kinerja jajaran Pemprov Kalsel atas pencapaian kemajuan perekonomian di Banua dan prestasi yang terus mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hal penilaian keuangan.
Gubernur dan Wakil Gubernur menyoroti proyeksi pembangunan ke depan yang baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Dukungan semua pihak sangat kami Harapkan. Bantuan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, akademisi dan semua unsur masyarakat sangat kami harapkan,” ucap Hasnuryadi mendampingi Muhidin menyampaikan sambuta.
Selanjutnya, Gubernur H. Muhidin mengingatkan pentingnya kesamaan data untuk penyusunan program pembangunan agar tepat sasaran.
Baca Juga Musrenbang RKPD 2026, Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah di Kalsel Harus Turun ke Lapangan
Baca Juga Bapperida Balangan Adakan Rapat Koordinasi untuk Menindaklanjuti Hasil Musrenbang Kecamatan
Selain itu, gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah agar memaksimalkan program makan bersama gizi gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.
Terkait MBG ini, diusulkan Gubernur H. Muhidin, pengelola penyediaan MBG ini supaya diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing dengan tetap diawasi pemerintah dan kepolisian.
“Ini usulan gubernur dan bukti bupati/walikota di Kalimantan Selatan untuk Menteri Dalam Negeri,” sebut gubernur.
Wacana lain yang disampaikan yakni pembuatan WC umum dan rest area di sejumlah titik-titik jalur transportasi masyarakat.
Kemudian ditanyakan kepada Dirjen Otda, terkait aturan sangsi bagi kepala daerah yang mengindahkan secara sengaja undangan gubernur, dan absen lebih satu minggu tanpa izin.
“Kita dikontrak lima tahun, tidak ada hari libur,” tegasnya.
Adapun para kepala daerah yang hadir, yakni Wakil Bupati Tabalong, Bupati Balangan, Bupati HSU, Bupati HST, Bupati dan Wakil Bupati HSS, Bupati dan Wakil Bupati Tapin, Wakil Bupati Banjar, Walikota Banjarmasin, Bupati Batola, Bupati Tanah Laut, Pj Walikota Banjarbaru, dan Sekdakab Tanah Bumbu, Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru.
Pada kesempatan ini, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dalam pemaparannya menekankan, pentingnya akurasi data dalam sebuah kebijakan. Dia menyinggung masih terjadi kesenjangan data di daerah dengan uang diterima pemerintah pusat, sehingga berpotensi terjadi kebocoran dana atau tidak tepat sasaran atas suatu program.
Tidak kalah penting bagi kepala daerah, sebutnya perlu memetakan sumber daya alam, dan potensi-potensi daerah lainnya.
“Saya ingin mengingatkan kepala daerah, kuncinya di data. Jika datanya baik, program pemerintah akan tetap sasaran,” bebernya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK menyatakan komitmen untuk selalu bersinergi dengan pemerintah. Diibaratkannya seperti jarum dan benang yang saling menyatukan.
“Kami siap mendorong dan mendukung sepenuhnya,” ucap politisi partai Golkar itu.
Selain itu, sejumlah progam juga dibahas diantaranya proyek cetak lahan pertanian, pembangunan jembatan penghubung dataran Kalimantan dengan Pulau Laut di Kabupaten Kotabaru, proyek stadion internasional, dan jalan alternatif atau poros tengah yang menghubungkan Kabupaten Banjar ke Banua Anam hingga Tabalong.
“Diharapkan bantuan pemerintah pusat khusus proyek jalan alternatif ini, sementara pemerintah provinsi akan mendanai biaya pembebasan lahan,” tandasnya.
Sementara itu , Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor yang merangkap ketua panitia Musrenbang, menyebutkan, tujuan Musrembang untuk memperoleh masukan, saran dan masukan semua stakeholder untuk penyempurnaan RKPD Provinsi Kalsel tahun 2025-2029.
Peserta yang hadir dalam Musrenbang RPJMD tahun ini sekitar 390 orang yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, pemerintah daerah, anggota legislatif, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.
Secara rinci, Ariadi Noor menjelaskan seputar perkembangan perekonomian daerah, hingga visi misi Gubernur H Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
“Semoga semangat ‘Bekerja Bersama Merangkul Semua’, menginspitasi kita semua,” pungkasnya.
Di tengah Musrenbang berlangsung ditayangkan, video capaian pembangunan di Provinsi Kalsel selama kepemimpinan Gubernur H Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.
Dalam Musrenbang RPJMD Provinsi Kalsel ini diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko se Kalsel tentang bantuan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin.
Penandatanganan kesepakatan oleh Gubernur H Muhidin didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan disaksikan Komandan Korem 10/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus.
Selanjutnya penandatanganan berita acara oleh gubernur bersama Dirjen Otda Kemendagri, DPD RI, Ketua DPRD Kalsel, Menteri Bappenas/yang mewakili, Bupati HSU, Walikota Banjarmasin, pejabat mewakili Direktur Otorita IKN, Kepala BNNP Kalsel, dan Wakil Ketua Forum Anak Daerah. (rizqon)
Editor: Abadi
