BANJARBARU, klikkalsel.com – Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan 2026 tak sekadar forum perencanaan. Di hadapan Gubernur H. Muhidin, para bupati dan wali kota memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan mendesak di daerah—mulai dari banjir, sampah, hingga infrastruktur jalan.
Diskusi berlangsung di sela Musrenbang penyusunan RKPD 2027 di Aula Dr KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Bupati Hulu Sungai Utara, Syahrujani membuka sesi dengan keluhan banjir kiriman yang disebut berasal dari wilayah Kabupaten Balangan. Persoalan ini dinilai terus berulang dan membutuhkan penanganan lintas daerah.
Tak lama berselang, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengangkat isu klasik perkotaan: keterbatasan lahan tempat pembuangan dan pemrosesan akhir (TPA) sampah.
Sementara itu, Bupati Barito Kuala H. Bahrul Ilmi meminta perhatian terhadap kondisi jalan penghubung ke Margasari, Kabupaten Tapin, yang dinilai perlu peningkatan kualitas dan pelebaran.
Baca Juga : Gubernur Muhidin Pastikan ASN Kalsel Tidak WFH
Baca Juga : Sampah Menumpuk di Siring Menara Pandang, Disbudporapar Banjarmasin Siapkan Langkah Penanganan
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa pemerintah provinsi tengah memprioritaskan pembangunan sodetan di kawasan Banua Anam, termasuk Kabupaten Balangan, sebagai langkah pengendalian banjir.
Sodetan itu dirancang untuk mengalihkan debit air ke Sungai Barito, dengan melibatkan koordinasi bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan III.
“Ini jadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir,” ujarnya.
Untuk persoalan sampah di Banjarmasin, H. Muhidin mendorong penguatan kerja sama antar daerah. Ia menyarankan agar Pemko Banjarmasin menjajaki kolaborasi dengan Kabupaten Barito Kuala dan Banjar terkait penyediaan lahan TPA dengan skema saling menguntungkan.
Adapun usulan pelebaran jalan di Batola, gubernur meminta pemerintah daerah segera menyusun proposal untuk diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kita akan bantu fasilitasi,” katanya.
Permintaan serupa juga datang dari Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal yang mengusulkan peningkatan sejumlah ruas jalan. Disusul Bupati Tabalong Muhammad Noor Rifani yang menyoroti kelanjutan proyek Bendung Kinarum di Kecamatan Muara Uya serta kondisi jalan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Melihat banyaknya usulan dengan pola yang hampir seragam, Muhidin mengingatkan agar pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif.
Ia meminta setiap daerah menyampaikan proposal resmi, mengingat proses perencanaan sudah dilakukan melalui musrenbang di tingkat kabupaten/kota.
“Jangan hanya menunggu. Daerah harus bergerak lebih dulu,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, ia memastikan setiap usulan tetap akan dipertimbangkan sesuai skala prioritas.
Pertemuan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, serta jajaran forkopimda dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa Musrenbang bukan hanya ruang menyusun program, tetapi juga wadah menyatukan persoalan lintas daerah untuk dicarikan solusi bersama. (rizqan)
Editor: Abadi
