BATULICIN, klikkalsel.com – Setiap Pilkada di Tanah Bumbu (Tanbu), pasangan calon termuda selalu keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, masyarakat kabupaten tersebut memiliki kecenderungan memilih tokoh muda untuk memimpin daerah.
Bagi, H Burhansyah, Juru Kampanye Paslon nomor urut 1 Syafrudin H Maming – M Alpiya Rakhman (SHM-MAR), selera masyarakat Tanbu dipimpin yang muda adalah fakta.
Dia mencontohkan saat Zairullah melawan Murad Baso pada 2005, pemenangnya adalah Zairullah yang berusia lebih muda.
Kemudian, pada 2010 saat Mardani H Maming (MHM) – Difriadi Darjat berhadapan dengan Hamsyuri – Sartono, yang menjadi pemenang adalah generasi muda, MHM – Difriadi.
Lalu pada 2015, saat MHM berpasangan dengan Sudian Noor dan berhadapan dengan Abdul Hakim Gusti Hafizi, pemenangnya adalah MHM – Sudian Noor.
“Sudah tiga kali tokoh yang berusia lebih muda menang Pilkada. 9 Desember nanti kita bikin yang keempat kali. Pokoknya jangan pilih pemimpin yang sudah memberikan pengalaman buruk pada generasi muda,” kata dia saat berkampanye di Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Minggu (1/11/2020).
Baca Juga : Mardani : Jangan Sampai Warga Menukarkan Pengobatan Gratis dengan Uang Rp150 Ribu
Burhansyah pun mengajak masyarakat untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Tanbu secara cerdas.
“Jangan pilih yang ngaku berpengalaman, tapi laporan keuangannya dapat rapor merah terus,” kata Burhansyah.
Menurut dia pasangan SHM-MAR sebagai pasangan termuda di Pilkada Tanbu dinilai bisa membawa harapan bagi kemajuan Tanah Bumbu.
“Jadi sudah tidak diragukan lagi, pasangan nomor 1 adalah pasangan yang diinginkan masyarakat,” ujar Burhan.
Anggota DPRD Tanah Bumbu dua periode ini, mengatakan, sangat memahami kondisi luar dan dalam pemerintahan Kabupaten Tanbu sejak berdiri pada 2003 silam.
Ia mengatakan, pada era sebelum Mardani, laporan keuangannya selalu mendapat nilai merah. Itu berbeda dengan era MHM yang selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Saya ini pernah jadi orang luar, juga pernah jadi orang dalam. Jadi saya sangat paham situasinya,” kata Burhansyah.
Data diperoleh media ini, pada era Zairullah Azhar, Pemkab Tanbu dua kali tanpa ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, satu kali disclaimer, dua kali berstatus tidak wajar, dan tiga kali Wajar Dengan Pengecualian.
Sementara di era MHM, Pemkab Tanbu berhasil mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian dari 2013 sampai 2017. (rils)
Editor : Akhmad
