LKPJ Gubernur Kalsel 2022, Pendapatan Daerah Capai 115,67 Persen

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar serahkan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) 2022 kepada Ketua DPRD kalsel H Supian HK

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun anggaran 2022, pendapatan daerah Kalsel capai 115,67 persen dari target.

Pendapatan daerah Kalsel tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp 7.854.987.591.281. Dan telah terealisasi sebesar Rp 9.085.722.834.734,26 atau tercapai 115,67 persen.

“Hal tersebut menunjukkan pendapatan daerah pada tahun lalu mengalami kenaikan yang fantastis,” ucap Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar saat membacakan LKPJ 2022 Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, pada rapat paripurna dewan Kalsel, Rabu (29/3/2023).

Selain itu, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga telah melebihi target, yakni dari target Rp 4.283.778.245.861 tercapai sebesar Rp 4.558.302.637.427,26.

Dirincikannya, pendapatan transfer dianggarkan Rp3,51 triliun, teralisasi sebesar Rp4,46 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target sebesar Rp57,15 miliar, terealisasi mencapai Rp71,14 miliar.

Sedangkan realisasi pelaksanaan APBD Kalsel, dimana alokasi belanja daerah dari Rp8,12 triliun, hanya terealisir Rp7,34 triliun, atau sebesar 90,37 persen.

Bagi Roy, LKPJ ini untuk memberikan gambaran terhadap penyelenggaraan Pemprov Kalsel pada 2022.

Selain itu, penyampaian LKPJ juga sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik di Kalsel.

Sedangkan, kata dia, fokus rencana kerja pembangunan daerah 2022, diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, hilirisasi industri, penguatan sarana prasarana perekonomian melalui peningkatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Baca Juga : Raperda RTRW Kalsel Belum Difinalisasi

Baca Juga : Siap Raih Target Tertinggi, Bank Kalsel Rapatkan Barisan

Ia mengatakan, LKPJ sudah disampaikan ke DPRD Kalsel untuk dibahas, dan diharapkan mendapatkan masukan yang konstruktif, agar dapat memperbaiki hal-hal yang kurang.

“Ini akan menjadi evaluasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah,” ucapnya.

Dia berjanji, Pemprov Kalsel terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Banua, agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Mengingat, kata dia, capaian indikator makro pembangunan Kalsel selama 2022, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 mencapai angka 71,84 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 71,28 persen.

Kemudian laju pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022, terlihat cukup baik dan berada di angka 5,11 persen.

“Angka ini melampaui target yang ditetapkan, yakni di kisaran 4,0 hingga 4,5 persen,” ujarnya.

Sementara tingkat kemiskinan di Kalsel tercatat di angka 4,61 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka capaian 4,56 persen.

“Meskipun naik, Kalsel masih menjadi provinsi, dengan persentase kemiskinan paling rendah di regional Kalimantan dan terendah kedua se-Indonesia setelah Provinsi Bali, berdasarkan data per September 2022, yang dirilis badan pusat statistik (BPS),” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, DR. (HC.) H. Supian HK mengatakan, setelah LKPJ ini disampaikan, pembahasan akan dilanjutkan oleh DPRD dan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Pansus nantinya bertugas melakukan pembahasan dan menyusun suatu rekomendasi yang akan disampaikan kepada kepala daerah dalam Rapat Paripurna Dewan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan,” tukasnya. (azka)

Editor : Akhmad