KPK Apresiasi Pencegahan Korupsi di Kalsel, Paman Birin Mewanti Jangan Terbuai

Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron

BANJARMASIN, klikkalsel.com – KPK RI bertandang ke Kalimantan Selatan dan mengumpulkan seluruh kepala daerah dalam agenda Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (17/3/2022). Seluruh kepala daerah di Kalsel diminta meningkatkan sistem kontrol pencegahan korupsi.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor meminta sinergi kepala daerah di 13 kabupaten/kota untuk mencegah korupsi di segala lini. Dikatakannya perlu diikuti oleh penguatan strategi dan aksi dengan pendekatan secara teknokratis.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini menyampaikan saat ini isu korupsi masih menjadi salah satu momok utama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Maka sebab itu, berbagai upaya telah diupayakan pemerintah, mulai dari melakukan reformasi birokrasi.

Begitu pula penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur. Pembangunan budaya-budaya antikorupsi di sektor pelayanan publik juga tak luput dari perhatian.

“Maka pentingnya pimpinan daerah seperti gubernur, bupati/walikota mengukur sejauh mana efektivitas langkah-langkah pencegahan yang sudah dijalankan, sektor-sektor mana saja yang masih diperlukan penguatan,” ujarnya.

Paman Birin menuturkan, sebagai salah satu bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan korupsi, telah banyak program-program yang ditujukan ke arah perbaikan pelayanan publik.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat menyampaikan sambutan dalam rapat koordinasi bersama KPK RI

Baca Juga : Sidang Maliki Terdakwa Dugaan Korupsi Proyek Irigasi di HSU Ditunda

Baca Juga : Jaksa Sahabat Anak Kenalkan Nilai Anti Korupsi dan Perlindungan Anak Sejak Dini

Mulai dari pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Monitoring Control For Prevention (MCP) atau sistem kontrol, sebagai sistem pencegahan korupsi terintegrasi, serta program-program lainnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPK pada program monitoring center for prevention tahun 2021, dapat diketahui bersama, bahwa secara umum terjadi peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.

“Untuk itu, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bupati/walikota, atas komitmennya dalam upaya-upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,”katanya.

Sementara, Wakil Ketua KPK RI, Nurul Ghufron yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut membenarkan bahwa Kalsel mengalami peningkatan dalam capaian MCP dan program tematik di tahun 2021 bagi pemerintah daerah di Kalsel.

“Saya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah atas komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah kerja masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap menyampaikan paparannya selama satu tahun ini telah melakukan observasi dalam mengendalikan korupsi, terkait aspek keuangan daerah, keuangan desa, bencana, penanganan Covid-19, hingga reformasi birokrasi yang ada di kabupaten/kota.

“Jadi, tantangan kita kedepannya tidak hanya bebas dari korupsi terhadap peraturan, tetapi harus juga profesional,” pungkasnya. (rizqon)

Editor: Abadi