BANJARMASIN, klikkalsel – Aksi penolakan tambang Pulau Laut, Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) masih bergelombang.
Jika sehari sebelumnya ribuan massa kongres tolak tambang Pulau Laut.
Kali ini, massa memakai atribut baju dan spanduk bertulis #savepulaulaut #tolaktambangpulaulautkalsel terlihat memadati halaman Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Banjarmasin, Jumat (11/5/2018) pagi.
Aksi simpatik ini lanjutan dari Kongres Rakyat Pulau Laut Tolak Tambang yang dihadiri Sekdaprov Kalsel, kemarin (10/5/2018).
Ribuan massa dihadapan Majelis Hakim yang memimpin sidang perkara Gubernur Kalsel dan PT Silo Grup, juga menyuarakan tuntutan serupa, Pulau Laut bebas dari aktivitas pertambangan.
Tak hanya itu, mereka juga membagikan bunga Mawar dan stiker sebagai bentuk penolakan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dibawah bendera PT SILO Grup.
Hardiyandi selaku koordinator massa menegaskan, tidak akan mundur selangkah dalam mengawal jalannya persidangan terkait tiga SK Gubernur Kalsel dalam mencabut izin aktifitas tambang di Pulau Laut, Kotabaru.
Ia mewakili aspirasi masyarakat asli Kotabaru, mendukung penuh keputusan gubernur Kalsel dalam pengambilan kebijakan menolak warga yang terkena dampak pernambangan.
“Dengan semangat budaya daerah serta perjuangan yang membara ini tetap menyatakan tolak tambang Pulau Laut,” jelas Panglima Laskar Pulau Laut ini.
Ia yakin suara warga Pulau Laut ini didengar Presiden RI Joko Widodo. Apalagi, kata dia, gerakan penolakan ini murni dari warga.
“Kami disini tidak ada dibayar. Apabila ada omongkan kami disini dibayar, itu adalah sebuah kebohongan yang luar biasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
Menanggapi aksi tersebut, Humas PTUN Banjarmasin, Febby Fajrurrahman menerima aspirasi masyarakat menolak tambang Pulau Laut, termasuk pula hasil Kongres Rakyat Pulau Laut Tolak Tambang kemarin.
“Kami sangat berterima kasih aksi ini berjalan tertib, dan dapat menerima aspirasi masyarakat ini. Kami juga mendengar masyarakat Kotabaru yang mengadakan Kongres kemarin, untuk menolak tambang di Pulau Laut,” jelasnya. (baha)
Editor : Farid
