BANJARMASIN, klikkalsel – Sebanyak 89 perwakilan komite sekolah, 54 perwakilan komite Sekolah Dasar (SD) dan 35 perwakilan komite SMP di Banjarmasin mengikuti Workshop Komite Sekolah se-Banjarmasin di Hotel Convention Queen, Sabtu (24/8/2019).
Whorksop tersebut demi menyamakan persepsi dalam rangka memajukan sekolah.
“Selama ini komite sekolah di tiap sekolah tak seiring, bahkan ada yang jalan, ada yang tidak,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Banjarmasin M Iderus pada workshop tersebut.
Karena tidak ada keseragaman tersebut, kata dia, menimbulkan problem yang dihadapi sekolah di Banjarmasin.
Terutama, kata dia, polemik sumbangan sekolah. Sebab, ada saja sebagian kalangan orang tua murid yang beranggapan sumbangan adalah pungutan sekolah.
Padahal, sebut Iderus, terkait sumbangan sekolah itu, pemerintah dalam hal ini memiliki aturan yakni yang tertulis dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016.
“Pungutan itu tidak ada namun sumbangan ada,” imbuhnya.
Namun, kata dia, sumbangan tersebut diatur komite sekolah yang anggotanya diisi orang tua murid.
Bagi dia, sumbangan sekolah ini dilakukan agar tak membenani pemerintah untuk diminta bantuan.
“Karena kenyataannya tanggung jawab pendidikan tidak hanya pemerintah saja tetapi masyarakat dan orang tua,†jelas Iderus.
Sementara itu, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah saja namun tanggung jawab semua pihak.
“Pemko Banjarmasin siap bersinergi memajukan pendidikan di Kalsel, khususnya Banjarmasin,” katanya.
Jadi, kata dia, peran komite sekolah sangatlah penting. Sebab dalam anggota komite sekolah tidak hanya guru tetapi ada orang tua murid di dalamnya.
“Dengan adanya pertemuan sepert ini tentunya bagus untuk menyamakan persepsi, jangan sampai pungutan sekolah dianggap pungli,†pungkasnya. (azka)
Editor : Farid
