BANJARMASIN, klikkalsel.com – Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan Ketua Komisi IV, HM Lutfi Syaifudin, sempat walk out pada mimbar bebas dengan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia karena tak bersedia melepas jabatan, hanya persoalan Penanganan Covid-19.
Namun setelah nota kesepahaman yang ditanda tangani Ketua DPRD Kalsel dan perwakilan mahasiswa dikeluarkan, H Supian HK dan HM Lutfi Syaifudin rela menanggalkan jabatan wakil rakyat jika aspirasi mahasiswa tak sampai ke Pemerintah Pusat.
Dihadapan massa Fraksi Rakyat Indonesia, Koordinator Aksi, Zikri Nur Abdi membacakan isi kesepahaman tersebut.
“Kesatu, DPRD Kalsel menyetujui tuntutan Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel sebagaimana terlampir. Kedua, DPRD Kalsel akan menindaklanjuti tuntutan Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel” ucap Zikri, Senin (30/8/2021).
Ditambahkannya, bahwa penyampaian tuntutan Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel oleh Ketua DPRD Kalsel dan Ketua Komisi IV paling lambat 1 minggu dengan bukti video, foto dan rilis tertulis yang disesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan, khususnya PPKM Level IV.
“Apabila 3 poin nota kesepahaman tidak terlaksana, maka Ketua DPRD Kalsel dan Ketua Komisi IV siap mundur dari jabatannya,” cetus Zikri Nur Abdi.
“Apabila tuntutan sudah tersampaikan kepada pihak terkait, maka DPRD Kalsel wajib mengkonfirmasi secara intensif kepada pihak terkait dan menyampaikan kembali kepada pihak Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Muhammad Lutfi Saifuddin, duduk bersama di Jalan Lambung Mangkurat dan menyetujui 9 tuntutan dari massa aksi tersebut.
Namun, setelah melakukan diskusi yang alot, Ketua DPRD Kalsel dan Ketua Komisi IV memilih walk out setelah tidak terima diminta turun dari jabatanya sebagai jaminan untuk menyampaikan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Muhammad Lutfi Saifuddin, mengatakan pada dasarnya ia mengakui dan menyentuh dari tuntutan massa aksi.
Namun, ia tidak menerima sebuah jabatan jadi jaminan dari penyampaian tuntutan itu ke pemerintah pusat.
“Narasi massa terlalu berlebihan, melebihi kapasitas, tidak logis untuk disuruh turun hanya karena sebuah jaminan surat itu disampaikan, padahal tadi didalam diskusi kami sudah menyatakan bersedia,” ujarnya.
Atas dasar itu, H Supian HK dan H Muhammad Lutfi Saifuddin memilih meninggalkan mimbar bebas tersebut dan kembali ke Gedung DPRD Kalsel.(david)
Editor : Amran
