BANJARMASIN, klikkalsel– Dinas Sosial Kota Banjarmasin memberikan tanggapan terkait kekhawatiran Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, tentang validasi Basis Data Terpadu (BDT) mengenai Penerima Keluarga Manfaat (PKM) yang tidak tepat sasaran.
Kekhawatiran itu menyangkut adanya data keluarga miskin yang tercecer dalam rangka penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Memang beralasan, mengingat penyaluran bantuan sebelumnya seperti BLT dan Raskin masih saja menyisakan warga miskin yang tidak mendapatkan haknya karena data yang tidak akurat.
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Esya Zain Hafizie, saat dihubungi klikkalsel mengatakan, pihaknya sudah menurunkan 57 personil untuk melakukan pendataan di 52 kelurahan di Banjarmasin dengan melibatkan Ketua RT hingga Lurah.
“Dinas Sosial telah menurunkan 57 personel untuk melakukan pendataan di 52 kelurahan. Jadi satu kelurahan akan ditangani oleh satu orang dengan melibatkan RT hingga Lurah dalam pendataannya,” ujarnya, Senin (15/1/2018).
Selain itu kata dia, data penerima PKM yang telah memenuhi 15 kriteria dari pemerintah berjumlah 17.264 orang, namun sampai saat data ini akan terus diperbaharui.
“Kita akan perbaharui terus data tersebut, sehingga jangan sampai terjadi kesalahan”, ucapnya.
Selain itu, ia pun mengklaim BDT Banjarmasin adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Selain itu, juga diharapkan kepada Ketua RT jangan sampai yang dimasukan nantinya hanya keluarganya saja dalam pendataan penerima BPNT.
“Kita harapkan kejujuran para RT, karena kita jua akan mengecek langsung kelapangan,” ingatnya.
Disinggung mengenai penyaluran Esya Zain Hafizie mengatakan pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan dua bank milik negara yaitu BRI dan BNI dalam penyaluran dana bantuan dengan jumlah Rp110 ribu melalui kartu kombo.
“Untuk penyaluran di Banjarmasin melalui bank milik negara yaitu BRI dan BNI. Sedangkan untuk penukaran barang nanti dapat dilakulan di E-warung atau departement store yang telah ditentukan”, tandasnya.(david)
Editor : Amran
