Hanya 5 Daerah di Kalsel Miliki Mal Pelayanan Publik, Paman Birin Dorong Percepatan

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelum dimulainya acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wakil Presiden.

JAKARTA, klikkalsel.com – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengikuti Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wakil Presiden, Senin (5/12/2022).

Usai menyimak arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, gubernur akrab disapa Paman Birin itu meminta kabupaten/kota yang belum memiliki MPP agar secepatnya bisa mewujudkan.

Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, sejauh ini baru ada lima Mal Pelayanan Publik. Kabupaten/kota yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terbaru di Kabupaten Barito Kuala.

“Sesuai arahan Wakil Presiden, saya minta dan berharap percepatan pembangunan MPP bagi kabupaten/kota di Kalsel yang belum memiliki MPP di Kalsel,” tegasnya.

Harapan ini pun sebagai komitmen Pemprov Kalsel untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik, mudah, cepat, aman, transparan, dan akuntabel. Di samping juga terus mendorong dan mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik kabupaten/kota.

Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan bahwa perubahan birokrasi perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi.

Wapres juga meminta jajarannya untuk tidak menjadikan birokrasi reformasi sebagai beban, melainkan kebutuhan untuk akselerasi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

“Pelaksanaan reformasi birokrasi bukan sekedar rutinitas apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Baca Juga : Kalsel Coba Memikat Wisatawan Mancanegara di Bali

Baca Juga : Hotel Bandjer, Hotel Kelas Satu di Kota Banjarmasin Saat Masa Hindia Belanda

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyampaikan arahan kepada gubernur dan wali kota/bupati terkait Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik.

 

Memasuki sistem reformasi birokrasi Peta Jalan Reformasi Birokrasi Nasional periode 2022-2024 tahap ketiga, dirinya menjelaskan bahwa reformasi birokrasi perlu didorong untuk memperkuat peran demokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi, dan lain-lain.

“Oleh karena itu, Kemenpan RB bersama kementerian dan lembaga lain serta seluruh pemerintah daerah mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen reformasi birokrasi tematik,” ucapnya menginstruksikan.

Sementara itu, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak langsung pada masyarakat, dan untuk reformasi birokrasi tematik berfokus pada empat hal, yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden yaitu belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.

Lebih lanjut dirinya menyebutkan salah satu cara untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan menyediakan pelayanan berkualitas untuk masyarakat, dengan menghadirkan MPP.

“Kehadiran MPP ini mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan maupun non-perizinan di satu tempat,” ujarnya.

Pada kegiatan ini, diresmikan sebanyak 26 MPP yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Setelah peresmian ini, resmi terdapat sebanyak 103 MPP yang tersebar di kabupaten dan kota di Indonesia.(rizqon)

Editor : Amran