BANJARMASIN, klikkalsel.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengaku prihatin dengan pagu anggaran yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel yang hanya sebesar Rp69 miliar akibat efisiensi anggaran.
Menurutnya, angka tersebut tergolong minim jika dibandingkan dengan banyaknya program kegiatan Dinsos yang langsung bersentuhan dengan kepentingan sosial masyarakat.
“Terus terang kami cukup prihatin melihat pagu anggaran Dinas Sosial hanya Rp69 miliar. Padahal program kegiatannya banyak yang langsung menyentuh kepentingan sosial kemasyarakatan,” ujar Gusti Iskandar, Rabu (4/3/2025)
Politisi senior Partai Golkar ini menegaskan, persoalan tersebut menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalsel.
Ia memastikan pihaknya akan memperjuangkan peningkatan anggaran tersebut dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah, baik pada anggaran reguler maupun perubahan.
“Ini menjadi atensi kami di Komisi IV untuk memperhatikan dan memperjuangkannya nanti dalam rapat anggaran bersama pemerintah, baik anggaran reguler maupun anggaran perubahan,” katanya.
Ia juga meminta, agar program-program Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak dikurangi. “Jangan dikurangi anggaran Dinsos yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga : Angka Kemiskinan Banjarmasin Turun, Dinsos Petakan Kantong Prasejahtera di Tiap Kelurahan
Baca Juga : Operasikan Dapur Umum Banjir, Dinsos Kalsel Butuh Tambahan Relawan
Meski demikian, Gusti Iskandar tidak mempermasalahkan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Namun menurutnya, efisiensi sebaiknya difokuskan pada kegiatan yang bersifat seremonial, bukan pada program sosial kemanusiaan.
“Kalau hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi kegiatan seremonial monggo saja, tidak ada masalah. Tapi yang bersifat sosial kemanusiaan jangan sampai dikurangi,” jelasnya.
Sebagai Ketua PMI Kalsel, ia menilai program kemanusiaan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Kebetulan saya juga berlatar belakang sebagai Ketua PMI. Program kemanusiaan ini sungguh-sungguh menjadi kebutuhan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ke depan, mantan Anggota DPR RI tersebut berharap Dinas Sosial Provinsi Kalsel dapat menyusun kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk kebutuhan anggaran untuk mendukung program-program tersebut.
“Ke depan tentu akan kita perjuangkan. Dengan data kemiskinan di Kalimantan Selatan yang cukup memprihatinkan, persoalan ini harus diselesaikan melalui program-program sosial kemanusiaan,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
