BANJARMASIN, klikkalsel – Forum Guru Honorer (FGH) Kota Banjarmasin minta Pemko Banjarmasin agar memberikan kejelasan terhadap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Banjarmasin.
Ketua FGH Kategori 2 (K2) Banjarmasin, Masniah telah beberapa kali menyambangi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD, Diklat) Banjarmasin untuk mengkonfirmasi kepastian PPPK.
Namun hingga saat ini dia cemas. Sebab, ia masih belum bisa mendaftar seleksi PPPK untuk Kota Banjarmasin.
Sedangkan informasi yang dia terima dari di kabupaten lain seperti Balangan, dan Tanah Laut sudah mulai melaksanakan seleksi PPPK sejak kemarin. “Kalau seperti ini bagaimana nasib kami K2 di Banjarmasin ini,” ujarnya, Jumat (22/2/2019).
Sementara, informasi yang dia dapat dalam beberapa kali mendatangi BKD, selalu gantung.
Berbagai alasan disampaikan pihak BKD, dari soal belum jelasnya petunjuk teknis tata cara seleksi, hingga soal regulasi penggajian. Sedang yang diketahuinya, teknis seleksi sudah turun dari Pemerintah Pusat ke daerah.
Kemudian ia juga sempat membaca jika Pemko Banjarmasin menyatakan sanggup membayar gaji PPPK. “Katanya Pemkot sanggup saja menggaji PPPK, lalu apa lagi masalahnya,” ucapnya.
Guru SDN Benua Anyar 3 Banjarmasin ini berharap bisa ikut seleksi PPPK. Sebab janji pemerintah untuk mengangkat K2 menjadi PNS sudah kandas 2014 lalu.
Sementara itu, Walikota Banjarmain H Ibnu Sina mengatakan, akan segera memanggil Kepala BKD dan Diklat Saffri Azmi, untuk memastikan perkembangan soal seleksi PPPK tersebut. “Hari ini saya panggil lagi BKD untuk memastikan lagi,” ujarnya.
Menurutnya, secara nasional sudah ada sekitar 380 daerah yang mengusulkan untuk formasi PPPK. Begitu juga untuk Kota Banjarmasin. Meskipun persoalan penggajian masih menjadi kendala di daerah.
Ia berharap adanya satu suara dalam penyampaian aspirasi terkait penggajian tersebut. Khususnya daerah yang tergabung dalam APEKSI.
“Sebetulnya sudah kita usulkan, mungkin di APEKSI perlu satu suara. Karena secara nasional yang mengusulkan PPPK hampir 380 daerah. Seleksi tetap dibuka, diterima dulu dengan anggaran dari APBD masing-masing. Kemudian aspirasinya minta digaji pusat masuk di komponen Dana Alokasi Umum (DAU),” papar Ibnu Sina.
Sementara untu Banjarmasin sendiri ada 117 formasi yang diberikan Pemerintah Pusat. Sedangkan yang dibuka berjumlah 52 formasi sesuai dengan jumlah K2 yang bersyarat pendidikan S1.(fachrul)
Editor : Alfarabi
