BANJARMASIN, klikkalsel.com – Tahun depan, masyarakat miskin yang belum tercover BPJS Kesehatan terancam tidak bisa lagi mendapatkan layanan berobat di rumah sakit, khususnya di RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD Ansari Saleh. Hal ini menyusul dihapuskannya dana pendamping oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Informasi tersebut terungkap dalam rapat pembahasan pendapatan RAPBD Kalsel 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (24/10/2025).
Tahun-tahun sebelumnya, RSUD Ulin Banjarmasin menerima alokasi dana pendamping sebesar Rp5–8 miliar, sedangkan RSUD Ansari Saleh mendapat sekitar Rp1,5 miliar. Dana ini digunakan untuk membantu biaya pengobatan warga miskin yang tidak terdaftar di BPJS.
“Kami mohon dana pendamping ini jangan di-nol-kan, karena nanti kami kesulitan melayani masyarakat miskin yang tidak tercover BPJS,” ujar Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Alfian Yusuf, dalam rapat tersebut.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Gandeng Pemprov dan DPRD Kalsel Tingkatkan Layanan Fasilitas Kesehatan
Baca Juga : Pemkab Banjar dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Layanan, Dorong Digitalisasi Fasilitas Kesehatan
Hal senada juga disampaikan Direktur RSUD Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda, yang berharap agar dana pendamping tetap dialokasikan demi keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal ini, Plh Sekdaprov Kalsel yang juga Ketua TAPD, dr. Ariadi Noor, mengakui pentingnya dana pendamping untuk warga miskin. Namun, ia juga meminta rumah sakit meningkatkan kinerja dan pendapatannya agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Kami sepakat dana pendamping ini perlu ada, tapi saya minta rumah sakit juga bisa meningkatkan target pendapatan dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia,” ujar Ariadi Noor.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Kalsel, H.M. Alpiya Rakhman, menyatakan dukungan penuh agar dana pendamping tetap dialokasikan. “Saya sangat mendukung dana pendamping ini tetap dialokasikan, karena ini menyangkut pelayanan dasar bagi masyarakat miskin. Program ini sudah berjalan baik selama ini dan sangat membantu warga kurang mampu,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut. (azka)
Editor : Akhmad
