BANJARMASIN, klikkalsel – Sebelum terbit kebijakan pemerintah melarang bepergian ke luar daerah dan larangan berkumpul, DPRD Banjarmasin masih sempat berupaya mencari berbagai terobosan untuk peningkatan ekonomi daerah, sampai langkah terbaik dalam pencegahan penyebaran virus Corona
Dan terbitnya keputusan pemerintah yang melarang sejumlah kegiatan di luar daerah hingga larangan berkumpul dalam jumlah banyak, memang sangat ditaati kalangan DPRD Banjarmasin. Namun upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, layanan masyarakat hingga antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19), tetap dilakukan.
Pada pertengahan Maret ini kemarin, sejumlah komisi di DPRD Banjarmasin berbagi tugas diantaranya, Komisi I Belajar Perizinan dan Layanan Publik Kecamatan hingga Penanganan Corona
Rombongan Komisi I DPRD Banjarmasin didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno menggali informasi ke Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (17/3/2020).
Rombongank Komisi I tersebut langsung ditemui Camat Grogol Petamburan Didit Sumaryanta berserta jajaran. “Ada beberapa hal yang didapat, terkait pengawasan dan penerbitan perizinan bangunan serta layanan publik,†kata Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Suyato, usai pertemuan.
Misalnya soal perizinan bangunan diserahkan ke Unit Pelayanan (UP) PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), lalu Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) dengan pelaksanaan di lapangan dilakukan tiga orang Satpel (Satuan Pelaksana), ditambah Satpol PP selaku eksekutor yang ditempatkan di kecamatan.
“Jika ada kedapatan pendirian bangunan tanpa melewati proses perizinan atau tak sesuai peruntukannya, maka pembangunannya di stop dan diminta urus IMB terlebih dulu,†ungkapnya.
Kemudian, terkait pelayanan public cecar Anggota Komisi I DPRD Dedy Sophian, khusus pembuatan KK, KTP dan Akta di kecamatan Grogol Petamburan sudah diserahkan di kelurahan, juga pelayanan jemput bola pembuatan Akta anak baru lahir ada kerjasama dengan RS dan program layanan keliling kampung untuk pembuatan Akta orang tua atau lansia.
Untuk informasi penanganan virus Corona tambahnya, yang dilakukan kecamatan Grogol Petamburan. “Seperti memberikan edukasi terkait Corona kepada warga, secara frontal imbauan kebersihan lingkungan dan penyediaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer juga alat pendeteksi suhu tubuh di ruang pelayanan publik,†jelasnya.
Sementara, disaat yang hampir bersamaan, rombongan Komisi II juga belajar mengenai koperasi dan UMKM dalam menunjang permodalan usaha kecil, ke Kementerian Koperasi RI, di Jakarta, Senin (16/3/2020).
Rombongan Komisi II kala itu, diikuti Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda, langsung ditemui Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank Kementerian Koperasi RI, Santoso dan jajaran.
Santoso menjelaskan, koperasi dan UMKM punya peran penting dan strategis dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang cukup pesat di Indonesia. Namun harus didukung permodalan, pelatihan dan lembaga keuangan yang ramah.
“Harus ada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) koperasi dan UMKM, untuk mengakses perluasan permodalan. Karena di Banjarmasin belum ada, kita siap menginisiasi BLUD. Dasarnya UU No 23/2014 dan Permendagri 1979,†katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Bambang Yanto Permono mengatakan, akan rapat dengan dinas koperasi dan UMKM Banjarmasin menyikapi hasil dengar pendapat di kementerian koperasi tersebut.
“Di Kalsel untuk 2020 ini hanya Hulu Sungai Selatan dan Tengah yang memasukan proposal. Tapi belum ada satupun koperasi dan UMKM di Banjarmasin yang mengajukan proposal,†ujar dia.
Dibagian lain, Komisi III DPRD Banjarmasin melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Bogor, disana mereka mendapati bahwa ternyata untuk penataan ruang wilayah masih di bawah Dinas Tata Ruang.
Kabupaten Bogor termasuk daerah yang cukup besar mendapatkan bantuan dana infrastruktur dari pusat seperti pembangunan trotoar, di mana sepenuhnya bantuan dari pusat. “Kami merasa perlu mengangkat persoalan ini agar Banjarmasin lebih efisien dalam hal pengeluaran dana APBD, dan bisa memaksimalkan dana pusat dalam hal pembangunan infrastruktur,†ucap Ketua Komisi III, Isnaini, Kamis (19/3/2020).
Komisi III DPRD Banjarmasin menilai masih merasa perlu penataan ruang Kota Banjarmasin di bawah dinas tersendiri, agar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan teknis, bisa lebih maksimal dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
Dari berbagai masukan yang diperoleh sejumlah komisi tersebut di masing-masing bidang tersebut, Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya berharap, bisa diterapkan nantinya oleh Pemko Banjarmasin. “Bila saat ini fokus kita pada penanganan dan pencegahan Covid 19 dan beberapa agenda dewan sedang ditunda, maka selama masa ini dapat kita sambil manfaatkan untuk merancang kegiatan dan pembangunan yang nantinya bisa dilaksanakan setelah masa tanggap darurat berakhir,†tutup Harry Wijaya.(adv-DPRD Bjm)
