TANJUNG, klikkalsel.com – Antrean kendaraan bermotor di sejumlah SPBU di Kabupaten Tabalong terlihat memanjang dalam beberapa minggu terakhir.
Kondisi tersebut tampak pada antrean yang mengisi BBM bersubsidi jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Tabalong.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Tabalong H. Muhammad Noor Rifani mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong telah berkoordinasi dengan pihak terkait, dan akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan guna mencari solusi terbaik untuk mengatasi antrean.
Selain itu, Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), untuk membantu melakukan pengawasan dan menjaga ketertiban di lokasi antrean SPBU agar tetap kondusif.
“Hal ini terjadi karena banyaknya pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite menjadi salah satu penyebab antrean di sejumlah SPBU, sehingga permintaan terhadap Pertalite meningkat,” ujarnya Rabu (15/7/2026).
Baca Juga : Hari Kesadaran Nasional, Bupati Tabalong Tekankan Disiplin ASN
Baca Juga : Bupati Tabalong Tanam Perdana Padi CSR, Dukung Swasembada Pangan Nasional
H. Fani menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran, serta mengimbau ASN agar menggunakan BBM nonsubsidi.
“Untuk ASN dan kendaraan mobil dinas harus menggunakan Pertamax, tidak boleh menggunakan pertalite, karena pertalite ini adalah untuk subsidi” imbaunya.
H Fani berharap, para pengusaha SPBU dan masyarakat dapat memahami kesepakatan pembatasan pembelian BBM yang telah ditetapkan, yakni maksimal Rp70.000 per hari untuk kendaraan roda dua dan Rp300.000 per hari untuk kendaraan roda empat.
“Saya yakin kalau kita sama-sama berkomitmen dan menyadari bahwa ini merupakan kebutuhan bersama, yaitu kebutuhan seluruh masyarakat. Artinya, jika kita semua mematuhi aturan yang berlaku, insya Allah antrean akan berkurang dengan sendirinya,” tuturnya.
Ia menegaskan, Pemkab Tabalong akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina, pengelola SPBU, dan instansi terkait serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang diterapkan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat agar distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan antrean di SPBU dapat segera teratasi. (adv/renn)
Editor : Akhmad
