BLT Dana Desa di Kalsel Ditarget Tuntas Sebelum Pergantian Tahun

Ilustrasi: penyaluran BLT dari Dana Desa.

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mendorong serapan APBN terealisasi setidaknya 94 persen dari pagu Rp 28,72 triliun. Di waktu tersisa menjelang pergantian tahun, penyaluran BLT di kabupaten/kota ditekankan menjadi prioritas serapan APBN.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Sulaimansyah, menerangkan perkembangan APBN tahun 2022 sampai dengan 30 Nopember 2022. Realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 Nopember 2022 telah mencapai Rp 26,84 triliun atau 93,48 persen dari pagu Rp 28,72 triliun.

APBD untuk Kalsel itu berupa Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terdiri Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. Sulaimansyah mengatakan TKDD 2022 seluruh telah disalurkan untuk Kalsel.

Baca Juga : Kabupaten Tabalong Anggarkan BLT BBM Melalui APBD, Ini Besaran Bantuannya

Baca Juga : Tak Ada Satupun Kabupaten/Kota di Kalsel Yang Merampungkan Penyaluran BLT BBM

“Tinggal menunggu dana bagi hasil hitung-hitungan di akhir tahun,” jelasnya, belum lama tadi.

Sementara itu, dia mengingatkan saat ini Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa masih ada yang belum tersalurkan secara optimal lantaran ada kendala domisili penerima yang berpindah. Sebab itu, dia mengimbau hal ini agar ditindaklanjuti guna efesiensi penyaluran.

“Karena ada penduduk dari desa 1 ke desa 2, ini kan berpindah – pindah, saya kira ini masih menjadi PR. Tapi saya kita setiap tahun pasti selesai sampai akhir akhir tahun ini,” pungkasnya.

Sementara itu, dia menjelaskan belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di antaranya belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.

Selanjutnya, penyelesaian proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kemudian, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. (rizqon)

Editor: Abadi