Belanja Sekretariat DPRD Kalsel Dianggarkan Rp2,6 Miliar Lebih

Belanja Sekretariat DPRD Kalsel Dianggarkan Rp2,6 Miliar Lebih
Gedung DPRD Kalsel yang berada dikawasan Jalam Lambung Mangkura Banjarmasin

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Pada 2022 ini, pagu belanja peralatan dan perlengkapan Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dianggarkan sebesar Rp2.632.272.200.

Anggaran tersebut dibagi menjadi 24 item kegiatan. Dan paling banyak, yakni belanja pakaian dinas serta atribut pimpinan dan anggota DPRD, senilai Rp 1.063.250.000.

Kemudian disusul untuk rumah dinas dan ruangan ketua DPRD Kalsel, dengan pagu anggaran sebesar Rp750 juta.

Rincian belanja Sekretariat DPRD Kalsel itu bisa dilihat melalui website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Baca juga: Wakil Ketua Dewan Ini Prihatin Insiden Pedagang Tewas Dijatuhi Tembok Parkir

Sekretaris DPRD Kalsel AM Roziansyah membenarkan proyek di lingkungan Setwan yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut. Dan memang diumumkan secara terbuka di Website Sirup LKPP.

“Memang proyek-proyek diumumkan dulu secara terbuka lewat aplikasi Sirup. Tapi belum ada kegiatan. Nanti berdasarkan pengumuman LPSE itu akan kita buat surat pengantar, istilahnya untuk mengawali pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kalau proyek lelang atau tender bukan kami yang menentukan,” katanya, Rabu (19/1/2022).

Dijelaskannya, 24 belanja Sekretariat DPRD Kalsel itu, rinciannya ada 23 item proyek pengadaan langsung. Sedangkan satu proyek tender, yakni belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.

Dikatakannya, mengenai nilai setiap anggaran proyek PL di lingkungan Setwan Kalsel, ditentukan berdasarkan hasil masukkan dengan LPSE dan internal Setwan.

“Besarnya nilai proyek ditentukan berdasarkan koordinasi dan masukkan dari LPSE serta perhitungan tim internal Setwan serta membandingkan proyek tahun sebelumnya,” ucapnya.

Untuk besarnya nilai proyek nantinya ditentukan oleh pihak yang mengerjakan atau pihak yang ditunjuk.

“Bila yang mengerjakan tidak bersedia, berarti menganggap nilainya kurang. Anggarannya tiap proyek ditentukan berdasarkan koordinasi LPSE dan perhitungan tim internal,” katanya.

Dia menambahkan anggaran proyek-proyek pengadaan yang bersumber dari APBD di Setwan dan SKDP banyak pengurangan karena untuk penanggulangan Covid-19 dan bencana alam.

“Saat ini memang banyak pengurangan anggaran, karena Covid-9 dan bencana alam,” pungkasnya. (azka)

Editor : Akhmad