Banjarmasin

Bawaslu Semprit Tim Paslon Agar Melepas APK ‘Bandel’ Sebelum Ditindak

BANJARMASIN, klikkalsel.com – Memasuki pekan ke empat masa kampanye Pilkada Serentak 2020 masih dimanfaatkan masing-masing kandidat memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho. Dari sisi pengawasan, pemasangan APK tersebut dinilai banyak melanggar aturan.

Regulasi APK selama masa kampanye mengacu pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, telah merangkum pelanggaran pemasangan APK baik itu kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), serta kontestan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin. Pelanggaran yang paling mendominasi adalah ukuran baliho yang melebihi 4 x 7 meter dan spanduk 1,5 x 7 meter.

Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin, Subhani mengatakan penambahan jumlah baliho 200 persen yakni 15 buah juga dilanggar beberapa kontestan. Begitu pula dari sisi penempatan APK turut menjadi catatan pelanggaran.

“Penempatan ini yang paling banyak. Ada yang di tiang telepon, tiang listrik, kemudian di pohon, tempat ibadah, gapura dan lain-lain, ini juga jadi perhatian kita,” ujarnya, Selasa (20/10/2020).

Koordinator Penindakan dan Pelanggaran ini menambahkan, pihaknya akan bersurat kepada KPU berjenjang terkait pelanggaran APK tersebut.

Ia menjelaskan rekomendasi Bawaslu itu akan disampaikan KPU kepada masing-masing tim pemenangan agar melepaskan APK yang menyalahi aturan.

“Kalau dalam tiga hari belum juga dilaksanakan (pelepasan), kami akan rapat dengan tim penertiban terkait pelaksanaan selanjutnya,” tegasnya.

Baca juga : Penerima Politik Uang Jadi Pertimbangan Jeratan Hukum Jika Melaporkan ke Bawaslu

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalsel, Azhar Ridhanie mengimbau kepada masing-masing kontestan Pilkada di 13 kabupaten/kota dan di tingkat provinsi agar segera melepaskan APK yang direkomendasikan pihaknya. Dalam hal ini apabila tak dihiraukan, maka akan dikenakan sanksi administratif.

“Kami mengimbau sebelum proses penindakan atau pelepasan alat peraga kampanye tersebut. Kami mengimbau supaya segera dilepas ke mulai dari awal yang tidak sesuai aturan tersebut,” pungkasnya kepada klikkalsel.com.(rizqon)

Editor : Amran

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top