BANJARMASIN, klikkalsel.com – Mewaspadai ancaman wabah penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi, Komisi II DPRD Kalsel melakukan konsultasi larangan pengiriman ternak sapi antar pulau ke Kementerian Pertanian (Kementan) RI, di Jakarta.
Pasalnya data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pada 2022 kebutuhan daging sapi di Bumi Lambung Mangkurat ini cukup besar, yakni mencapai 6,9 juta kilogram atau setara 52.000 ekor sapi per tahunnya.
“Kita perlu konsultasikan larangan pengiriman sapi antar pulau, terkait virus Penyakit Mulut Kaki (PMK) dan LSD sebab Kalsel masih memerlukan sapi yang didatangkan dari luar pulau,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, HM Iqbal Yudiannor yang dihubungi melalui telepon selular, Kamis (30/3/2023).
Ia menambahkan, masalah kesehatan hewan menjadi perhatian Komisi II DPRD Kalsel, guna menghindari agar penduduk Kalsel mengonsumsi daging tak layak konsumsi atau berdampak pada kesehatan manusia.
“Masalah ini perlu dikonsultasikan, khususnya ke Badan Karantina Pertanian,” ujarnya.
Baca Juga : Lepas Kerinduan Sosok Abah Guru Zuhdi, Ribuan Jemaah Khusyuk Ikuti Acara Haul ke 3
Baca Juga : Pengendalian Penyakit Menular TB dan HIV, Lapas Tanjung dan Dinkes Tabalong Teken MoU
Menurutnya, konsultasi dengan Badan Karantina Pertanian Kementan RI tersebut, juga untuk mempertanyakan peran dan fungsi karantina hewan di daerah-daerah pengirim ataupun penerima.
“Ini untuk mengamankan sapi yang didatangkan dari daerah lain, termasuk memastikan kesehatan sapi yang akan dikonsumsi, termasuk hewan kurban,” jelasnya.
Penyebab LSD virus pada dari keluarga Poxviridae. Penyakit ini menyebar atau menular melalui gigitan serangga seperti nyamuk dan lalat.
“Walau sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut terkait dampak kepada manusia yang mengonsumsi daging sapi yang terkena LSD, kita berharap jangan sampai daging sapi yang kita konsumsi juga daging yang berpenyakit dan berkualitas buruk,” pungkasnya. (azka)
Editor : Akhmad
