BANJARMASIN, klikkalsel.com – H Aftahuddin resmi terpilih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin periode 2026–2031 melalui Musyawarah Kota (Muskot) yang digelar di Ballroom Harper Hotel Banjarmasin, Minggu (12/7/2026).
Pelaksanaan Muskot tersebut mendapat pengawasan langsung oleh Kepala Bidang Organisasi PMI Pusat, Sudirman Said, serta dihadiri jajaran pengurus PMI Kota Banjarmasin, pengurus PMI tingkat kecamatan se-Kota Banjarmasin, dan unsur terkait.
Sudirman Said pun dengan tegas menepis berbagai informasi yang beredar mengenai keabsahan pelaksanaan Muskot, menyusul adanya surat dari PMI Provinsi Kalsel yang menyatakan pelaksanaan Muskot bersifat ilegal.
Ia menegaskan, musyawarah tersebut telah dilaksanakan sesuai mekanisme organisasi dan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI.
“Yang menentukan legal atau tidak itu bukan tanggal, namun dari tata cara penyelenggaraan. Dari penyelenggaraan sudah jelas bahwa dari pengurus lama sudah menunjuk panitia,” ujarnya.
Menurutnya, legalitas sebuah musyawarah organisasi tidak ditentukan oleh waktu pelaksanaannya, melainkan oleh terpenuhinya seluruh prosedur organisasi.
Dalam Muskot tersebut, seluruh peserta yang hadir merupakan pihak-pihak yang memiliki mandat sesuai ketentuan organisasi.
Sudirman menjelaskan, pengurus PMI tingkat kecamatan sebagai pemilik hak suara hadir dalam musyawarah, sementara PMI Provinsi Kalimantan Selatan juga telah diundang untuk mengikuti jalannya agenda tersebut.
“Mengingat tata cara persidangan juga telah dibahas dan dipenuhi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka ini adalah proses yang sah,” jelasnya.
Baca Juga : Muskot PMI Banjarmasin Digelar, Pembentukan Pengurus Definitif Jadi Prioritas Perkuat Layanan Kemanusiaan
Baca Juga : Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat: Muskot PMI Kota Banjarmasin Sah Sesuai Syarat Hukum dan Legalitasnya
Ia mengungkapkan, keterlibatan PMI Pusat dalam Muskot tingkat kota merupakan langkah yang tidak biasa. Umumnya, pengurus pusat hanya menghadiri musyawarah di tingkat provinsi.
Namun, karena pelaksanaan Muskot PMI Kota Banjarmasin telah beberapa kali mengalami penundaan, PMI Pusat memandang perlu turun langsung untuk memastikan roda organisasi tidak mengalami kevakuman.
“Demi menghindari adanya kemandekan atau kevakuman roda organisasi, PMI Pusat memutuskan untuk turun langsung setelah memperoleh surat laporan dari PMI Banjarmasin,” ungkapnya.
Sebelumnya, PMI Pusat juga telah mengirimkan surat resmi yang meminta agar Muskot dilaksanakan pada 12 Juli 2026. Dalam surat tersebut, PMI Pusat memastikan akan hadir sebagai peninjau guna mengawal seluruh tahapan musyawarah agar berjalan sesuai aturan organisasi.
“Maka dari itu sekarang kami datang untuk meyakinkan bahwa seluruh pelaksanaan sudah sesuai aturan dan AD/ART sehingga ketua yang terpilih dalam Muskot ini menjadi ketua yang sah, legitimate dan bisa segera membentuk pengurusan,” tegasnya.
Sudirman juga membantah isu yang menyebut penundaan Muskot sebelumnya merupakan arahan dari PMI Pusat. Sebaliknya, kata dia, PMI Pusat justru mendorong agar musyawarah segera dilaksanakan apabila seluruh persyaratan organisasi telah terpenuhi.
“Tidak, kebalik itu. Justru malah kami yang bertanya kenapa harus ditunda-tunda jika bisa dilaksanakan segera sesuai persyaratan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PMI Kota Banjarmasin terpilih, H. Aftahuddin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin PMI Kota Banjarmasin lima tahun ke depan.
Ia berkomitmen memperkuat organisasi sekaligus membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat semakin optimal.
Dalam masa kepengurusan yang baru, Aftahuddin telah menyiapkan sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah mewujudkan Unit Pelayanan Darah (UPD) milik PMI Kota Banjarmasin yang selama ini belum dimiliki.
“Insyaallah kita akan menyiapkan lahan untuk mendirikan UPD. Yang kedua tentang limbah sampah kesehatan, akan kita kelola bekerja sama dengan PMI Surabaya untuk melaksanakan itu,” ungkapnya.
“Yang ketiga akan meningkatkan pelayanan donor darah, jadi kita akan lebih optimalkan pelayanan donor darah,” pungkasnya. (fachrul)
