BANJARMASIN, klikkalsel.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai menyaring 27 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dari jumlah tersebut, maksimal 20 Raperda diproyeksikan masuk daftar prioritas.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, menegaskan pentingnya seleksi ketat agar jumlah Raperda yang diusulkan sebanding dengan kemampuan pembahasan hingga penetapannya.
Menurutnya, perencanaan yang realistis diperlukan agar tidak terlalu banyak Raperda masuk program, tetapi justru tidak mampu diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Penyisiran tersebut dibahas dalam rapat Bapemperda di Gedung B DPRD Kalsel, Kamis (12/11/2026), dipimpin Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Dari 27 usulan, sebanyak 10 merupakan inisiatif DPRD melalui komisi dan fraksi, sedangkan 17 lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalsel.
Baca Juga : Tiga Kali Dipenjara, Residivis Curanmor kembali Terjerat Kasus yang Sama
Baca Juga : Helikopter Water Bombing Jatuh di Sungai Barito, Dua WNA Selamat, Kru Asal Indonesia Meninggal Dunia
Gusti Iskandar mengatakan, hasil evaluasi menemukan sejumlah Raperda masih memerlukan penyelarasan substansi antara legislatif dan eksekutif. Beberapa usulan juga dipertimbangkan untuk ditunda.
“Setelah kita lakukan penyisiran, sudah ada beberapa Ranperda yang kita tunda. Kemungkinan paling maksimal 20 Ranperda yang akan kita usulkan dalam paripurna terakhir bulan ini,” ujarnya.
Usulan inisiatif DPRD antara lain mencakup penanggulangan bencana, manajemen air hujan terintegrasi, perlindungan petani dan nelayan, transportasi jalan, perlindungan ketenagakerjaan, keolahragaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sementara usulan Pemprov Kalsel meliputi bidang lingkungan hidup, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, energi, kelembagaan pemerintahan hingga pengelolaan keuangan daerah.
Daftar prioritas Propemperda 2027 selanjutnya dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada 24 November 2026. Namun, jadwal tersebut masih menunggu pembahasan Badan Musyawarah (Banmus). (azka)
Editor : Akhmad
