JAKARTA, klikkalsel.com – Pemprov Kalsel membidik nilai 98 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) 2026. Target tersebut dipasang setelah Pemprov Kalsel dua tahun berturut-turut berhasil mempertahankan predikat Informatif.
Target peningkatan nilai itu disampaikan Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin, saat mengikuti Uji Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia pada 10–12 November 2026 di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Syarifuddin memaparkan, capaian keterbukaan informasi publik di Kalsel terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021, nilai Monev KIP Pemprov Kalsel tercatat 61,82 dengan kategori Cukup Informatif. Setahun berikutnya meningkat menjadi 69,03, kemudian naik menjadi 83,71 pada 2023.
Peningkatan signifikan terjadi pada 2024 dengan nilai 95,74 hingga mengantarkan Pemprov Kalsel meraih kategori Informatif. Predikat tersebut kembali dipertahankan pada 2025 dengan nilai 94,91.
“Mempertahankan predikat Informatif bukan menjadi titik akhir. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, baik dari sisi kelembagaan PPID, pelayanan kepada masyarakat, maupun pembaruan informasi melalui platform digital,” ucapnya, Rabu (11/11/2026).
Tak hanya mengejar peningkatan nilai di tingkat provinsi, Pemprov Kalsel juga berupaya mendorong pemerataan keterbukaan informasi di seluruh kabupaten/kota.
Berdasarkan hasil Monev KIP 2024–2025, jumlah pemerintah kabupaten/kota yang meraih kategori Informatif meningkat dari satu menjadi empat daerah. Sementara kategori Menuju Informatif bertambah dari dua menjadi delapan daerah.
Baca Juga : Kalsel Masuk Lima Besar Provinsi dengan Bencana Terbanyak, BNPB Soroti Publikasi Kebencanaan
Baca Juga : Polda Kalsel Usut 13 Korporasi dalam Kasus Karhutla, Satu Telah Ditetapkan Tersangka
Perbaikan juga terlihat dari berkurangnya daerah dengan kategori penilaian rendah. Jumlah kabupaten/kota berkategori Cukup Informatif turun dari delapan menjadi nol. Adapun kategori Tidak Informatif berkurang dari dua menjadi satu daerah.
Pemprov Kalsel menargetkan enam kabupaten/kota meraih kategori Informatif pada 2026. Jumlah itu ditingkatkan menjadi delapan daerah pada 2027, sepuluh daerah pada 2028, hingga seluruh 13 kabupaten/kota pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, penguatan sinergi antara PPID provinsi, kabupaten/kota, dan PPID pelaksana terus dilakukan. Upayanya meliputi pembinaan, asistensi, peningkatan kapasitas, hingga pendampingan pengisian instrumen Monev KIP.
Selain itu, akses pelayanan informasi publik juga diperluas melalui digitalisasi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi maupun keberatan secara daring melalui laman PPID Utama Kalsel.
“Kami ingin keterbukaan informasi tidak hanya menjadi prestasi pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi budaya seluruh badan publik di Kalimantan Selatan. Target kami, pada 2029 seluruh 13 kabupaten/kota sudah mencapai kategori Informatif sehingga masyarakat di seluruh Banua mendapatkan akses informasi yang setara,” imbuhnya.
Menurut Syarifuddin, keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akses informasi yang terbuka juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Informasi publik adalah hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap warga berhak mengetahui, bertanya, dan mendapatkan jawaban. Kalsel Terbuka, Banua Maju, Warga Berdaya,” tandasnya. (rizqan)
Editor: Abadi
