JAKARTA, klikkalsel.com – Kalimantan Selatan (Kalsel) masuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah kejadian bencana terbanyak di Indonesia. Dalam kurun waktu 2016–2025, Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan catatan kejadian bencana tertinggi di Kalsel, disusul Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.
Data tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi BNPB, Teguh Harjito, bersama awak media yang tergabung dalam Pressroom Pemprov Kalsel dan Biro Adpim Setdaprov Kalsel di Kantor BNPB, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data kejadian bencana periode 2016–2025, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menempati tiga posisi teratas secara nasional. Masing-masing mencatat lebih dari 4.000 kejadian.
Setelah ketiga provinsi tersebut, Kalsel berada di posisi keempat, bersanding dengan sejumlah provinsi lain seperti Aceh dan Sumatera Utara.
Khususnya di Kalsel, Kabupaten Banjar mencatat kejadian bencana terbanyak dengan 286 kejadian. Berikutnya Tanah Laut sebanyak 224 kejadian dan Kota Banjarbaru 218 kejadian.
Balangan berada di urutan berikutnya dengan 206 kejadian, disusul Hulu Sungai Selatan 168 kejadian, Tapin 166 kejadian, dan Barito Kuala 114 kejadian.
Sementara itu, Tanah Bumbu mencatat 88 kejadian, Hulu Sungai Tengah 84 kejadian, Hulu Sungai Utara 62 kejadian, Tabalong 56 kejadian, Kotabaru 53 kejadian, dan Kota Banjarmasin 21 kejadian.
Dari sisi tren tahunan, jumlah kejadian bencana di Kalsel mengalami fluktuasi cukup tajam. Pada 2016 tercatat 21 kejadian, kemudian meningkat menjadi 63 kejadian pada 2017 dan 96 kejadian pada 2018.
Angka tersebut terus bertambah hingga mencapai 193 kejadian pada 2020 dan 272 kejadian pada 2021. Setelah turun menjadi 107 kejadian pada 2022, jumlah bencana melonjak tajam pada 2023 dengan 539 kejadian.
Pada 2024 tercatat 26 kejadian, sebelum kembali meningkat menjadi 276 kejadian pada 2025. Adapun jenis bencana yang tercatat meliputi kekeringan, gelombang pasang dan abrasi, tanah longsor, cuaca ekstrem, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Di hadapan awak media, Teguh Harjito menyoroti pentingnya kecepatan penyampaian informasi dan keseragaman data dalam penanganan bencana. Menurutnya, kesiapan infrastruktur penanggulangan bencana harus berjalan beriringan dengan tata kelola komunikasi publik.
Baca Juga : Pemprov Kalsel Serahkan Tali Asih kepada Veteran di Hari Pahlawan 2026
Baca Juga : 313 Unit Rumah Tak Layak Huni Terdampak Bencana di Kalsel Dibedah 2026, Pemprov Prioritaskan MBR
Keterlambatan informasi resmi ketika bencana terjadi berpotensi membuka ruang bagi beredarnya disinformasi, rumor, hingga hoaks yang dapat memicu kepanikan masyarakat.
Ia menilai keberadaan pusat media atau press room memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kebencanaan yang telah terverifikasi.
“Kecepatan informasi harus berjalan seiring dengan keakuratan data. Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan informasi resmi yang cepat dan dapat dipercaya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi,” tegasnya.
BNPB sendiri menerapkan empat prinsip utama dalam komunikasi krisis, yakni kecepatan, keakuratan, kehadiran negara, dan satu pintu informasi.
Untuk mengatasi perbedaan data kejadian bencana di lapangan, BNPB juga mendorong penerapan Satu Data Bencana Indonesia (SDBI). Tata kelola tersebut diperkuat melalui Peraturan BNPB Nomor 1 dan 7 Tahun 2023.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah hingga insan pers diharapkan menggunakan standar data resmi yang sama sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki rujukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Keterlambatan informasi resmi saat krisis dapat dengan cepat memicu beredarnya disinformasi, rumor, dan hoaks di tengah masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Early Warning System (EWS) yang didukung teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga menjadi perhatian.
Namun, keberadaan teknologi peringatan dini tidak akan memberikan hasil maksimal tanpa dukungan penyebarluasan informasi oleh media. Informasi peringatan harus sampai kepada masyarakat dan mendorong mereka mengambil langkah penyelamatan sejak dini.
Sementara itu, Kepala Biro Adpim Setdaprov Kalsel, H. Berkatullah, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat koordinasi komunikasi mitigasi bencana di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, penguatan komunikasi kebencanaan penting dilakukan mengingat Kalsel menghadapi berbagai ancaman bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan serta banjir.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan wawasan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPBD, BNPB, dan rekan-rekan media. Informasi kebencanaan harus bisa disampaikan secara cepat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat, sehingga upaya mitigasi dapat berjalan lebih efektif,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut turut dilakukan peninjauan langsung ke Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB untuk melihat mekanisme pemantauan dan pengelolaan informasi kebencanaan. (rizqan)
Editor: Abadi
