BANJARMASIN, klikkalsel.com – Dana bantuan CSR dari lima perusahaan tambang yang seharusnya dikelola untuk pengembangan Desa Sebamban Lama, Kabupaten Tanah Bumbu, justru diduga diselewengkan oleh mantan kepala desa setempat.
Akibat perbuatan tersebut, keuangan negara mengalami kerugian hingga Rp9,06 miliar. Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kalsel kini telah melimpahkan tersangka berinisial S beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU).
Pelimpahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara mantan Kepala Desa Sebamban Lama tersebut dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa.
“Berkas perkara tersangka berinisial S sudah dinyatakan lengkap alias P21 oleh jaksa penuntut umum sehingga segera kita limpahkan ke jaksa penuntut umum,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono melalui Wakil Direktur AKBP Theodorus Priyo Santosa di Banjarmasin, Jumat, (13/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) periode 2017–2022 yang bersumber dari dana tali asih sejumlah perusahaan.
Modus yang digunakan tersangka yakni membuka rekening pribadi di luar rekening resmi Desa Sebamban Lama yang telah ditetapkan bupati.
Tersangka kemudian membentuk tim pengelola dana pengembangan desa untuk menampung pemberian atau dana tali asih dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Baca Juga : Sidang Korupsi SDI Banjarmasin, Saksi Akui CV Dipinjam Terdakwa Tyas dan Terima Imbalan Rp35 Juta
Baca Juga : Polda Kalsel Usut 13 Korporasi dalam Kasus Karhutla, Satu Telah Ditetapkan Tersangka
Namun, penggunaan anggaran yang dikelola melalui mekanisme tersebut ditemukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan desa justru diduga digunakan tersangka untuk memperkaya diri sendiri.
“Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kami telah meminta keterangan 24 saksi dan enam ahli,” imbuhnya.
Sementara itu, Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalsel AKBP Amin Rovi mengungkapkan, terdapat lima perusahaan yang telah menyalurkan bantuan dana CSR kepada pengelola dana pengembangan desa tersebut.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Provinsi Kalsel, perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.069.159.608.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga telah menyita aset milik tersangka yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Aset yang disita berupa satu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05783 atas nama tersangka dengan luas 11.540 meter persegi yang diterbitkan pada 2023, serta satu surat sporadik Nomor 593.21 dengan luas 12.176 meter persegi yang diterbitkan pada 2019.
Dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti tersebut, penanganan perkara korupsi dana Desa Sebamban Lama selanjutnya memasuki tahap penuntutan oleh pihak kejaksaan. (rizqan)
Editor: Abadi
