BANJARMASIN, klikkalsel.com – Perusahaan Air Minum (PAM) Bandarmasih akan membuat kajian kelayakan beserta Detail Engineering Design (DED) menindaklanjuti rencana pembangunan embung di Pematang Panjang, Kabupaten Banjar.
Pembangunan embung tersebut mendapat dukungan banyak pihak, mulai dari Gubernur Kalsel H Muhidin hingga eks Dirut PDAM Bandarmasih Muslih, sebagai upaya memperkuat ketahanan air baku.
Meski banyak pihak yang mendukung pembangunan embung sebagai solusi menghadapi krisis air. Namun, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya lebih menyarankan dan mendukung, normalisasi sungai daripada membangun embung untuk ketahanan air baku pengolahan air bersih.
Menurutnya, Banjarmasin sebagai kota seribu sungai, memiliki banyak sungai dan berpotensi untuk menjadi sumber ketahanan air baku, jika dikelola dengan baik.
“Sebelum kita ingin membangun embung, sekiranya lebih efektif kita normalisasi sungai daerah kita dengan cara pengerukan, karena banyak kita memiliki sungai, lebih baik anggarannya kita optimalkan ke sana,” ujarnya usai reses menyerap aspirasi warga Pemurus Luar, Minggu (25/10/2026).
Hanya saja, sungai di Banjarmasin banyak yang menjadi dangkal dan menyempit bahkan terjadi pencemaran, hingga perlu dibenahi maksimal, supaya airnya bisa kembali dimanfaatkan kebutuhan masyarakat.
Ia tak menampik, terjadi intrusi air laut yang kerap masuk ke sungai-sungai di Banjarmasin saat terjadi kemarau. “Namun tidak berarti dengan membangun embung atau tempat penampungan air besar jadi solusi satu-satunya, tentunya bisa kita cari yang lebih terjangkau bagi anggaran daerah kita,” paparnya.
Mengingat, estimasi awal anggaran untuk fisik pembangunan embung diperkirakan menelan biaya sekitar Rp98 miliar hingga Rp300 miliar, termasuk pemasangan saluran pipa distribusi.
“Jadi rencana pembangunan embung ini memang harus dihitung dengan cermat betul, jangan sampai jadi sia-sia, atau seberapa besar dan berapa lama dapat menjamin ketahanan air baku di daerah kita jika terjadi kemarau,” ucap Harry.
Dalam reses tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan warga, mulai dari perbaikan drainase, peninggian jalan, penerangan jalan umum (PJU), hingga kebutuhan distribusi air bersih.
“Aspirasi warga ini, khususnya drainase di Jalan Pramuka, menjadi salah satu perhatian utama, karena kita akan menghadapi musim hujan,” ujarnya.
Oleh karena itu, penanganan drainase di Jalan Pramuka memerlukan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pasalnya, sebagian kewenangan penanganan jalan dan drainase di kawasan tersebut berada di tingkat provinsi.
“Karena banyak drainase yang belum optimal, khususnya di Jalan Pramuka yang merupakan kewenangan provinsi, maka hal ini perlu kita komunikasikan. Kita akan melihat bagaimana sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti aspirasi warga,” tandasnya. (farid)
Editor : Amran
